Pontianak (Antara Kalbar) - Puluhan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalimantan Barat, Jumat, unjuk rasa menuntut pembatalan rekrutmen anggota komisioner KPU sejumlah daerah seperti Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Puluhan mahasiswa Kalbar melakukan aksinya itu, mulai dari Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 500 meter menuju Kantor KPU Kalbar di Jalan Ahmad Yani.
Humas Aksi Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalbar, Hariansyah menyatakan, pembentukan timsel (tim seleksi) KPU empat kabupaten/kota di Kalbar sangat banyak kejanggalan, karena diduga yang lolos seleksi adalah orang-orang terdekat dari tim seleksi KPU tersebut.
"Dari awal sudah ada indikasi tidak benar dalam seleksi tim sel, yakni banyak akademisi dan tokoh masyarakat serta profesional yang tidak lolos menjadi tim sel, malah yang lolos timsel diduga orang-orang yang diketahui punya hubungan relasi serta kedekatan emosional dengan anggota KPU Kalbar," ungkapnya.
Sehingga tim sel tersebut banyak dari kalangan yang tidak punya kemampuan tentang kepemiluan, bahkan ada anggota timsel sendiri yang bekerja sebagai kontraktor, guru mengaji, guru Mts, mantan calon anggota legislatif tahun 2009, kata Hariansyah.
"Sehingga hasil 10 besar nama-nama calon anggota KPU empat kabupaten/kota di Kalbar syarat titipan dari tim sel dan anggota KPU Kalbar, termasuk tidak transparan tentang hasil tes tahapan demi tahapan serta skor nilai seluruh peserta yang mendaftar calon anggota KPU seperti di Kubu Raya dan Kota Pontianak," ujarnya.
Di menyayangkan, seharusnya tim sel memegang prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga sudah sepatutnya KPU Pusat mengambil alih proses seleksi yang bermasalah itu.
"Atas indikasi tersebut, kami akan mengirimkan surat kepada ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), gubernur Kalbar, KPU Pusat, ketua DPRD Kalbar, serta LSM yang ada di Kalbar," ujarnya.
Dalam melakukan aksinya Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalbar melakukan aksi bakar baju kaos sebagai tanda matinya demokrasi di Kalbar, mahasiswa juga meminta agar anggota KPU Kalbar untuk segera mengundurkan diri, menolak dan membatalkan 10 calon komisioner KPU Kubu Raya dan Kota Pontianak.
Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati menyatakan, dalam melakukan penjaringan serta penetapan dari tim sel, selalu melibatkan partisipasi publik. Ketika proses pengumuman calon tersebut, tentu harus ada tanggapan dari masyarakat pada saat pengumuman 20 besar calon anggota KPU.
Nantinya, tim sel yang akan mengkonfirmasi langsung hal tersebut pada calon terkait perihal tanggapan yang masuk, katanya.
Menurut dia, tim sel anggota KPU tidak harus dari kalangan akademisi saja, tetapi banyak unsur seperti tokoh masyarakat, perempuan.
Mengenai 10 nama yang sudah diajukan oleh tim sel empat kabupaten/kota KPU Kalbar. Umi menyatakan, sudah menjadi kewenangan pihaknya untuk menentukan siapa-siapa yang masuk dalam lima besar nantinya.
"Yang akan diuji pada calon yang bersangkutan seperti uji kepatutan, wawancara mengenai UU kepemiluan, atau lebih pada pendalaman pada yang bersangkutan," ujarnya.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Puluhan mahasiswa Kalbar melakukan aksinya itu, mulai dari Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 500 meter menuju Kantor KPU Kalbar di Jalan Ahmad Yani.
Humas Aksi Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalbar, Hariansyah menyatakan, pembentukan timsel (tim seleksi) KPU empat kabupaten/kota di Kalbar sangat banyak kejanggalan, karena diduga yang lolos seleksi adalah orang-orang terdekat dari tim seleksi KPU tersebut.
"Dari awal sudah ada indikasi tidak benar dalam seleksi tim sel, yakni banyak akademisi dan tokoh masyarakat serta profesional yang tidak lolos menjadi tim sel, malah yang lolos timsel diduga orang-orang yang diketahui punya hubungan relasi serta kedekatan emosional dengan anggota KPU Kalbar," ungkapnya.
Sehingga tim sel tersebut banyak dari kalangan yang tidak punya kemampuan tentang kepemiluan, bahkan ada anggota timsel sendiri yang bekerja sebagai kontraktor, guru mengaji, guru Mts, mantan calon anggota legislatif tahun 2009, kata Hariansyah.
"Sehingga hasil 10 besar nama-nama calon anggota KPU empat kabupaten/kota di Kalbar syarat titipan dari tim sel dan anggota KPU Kalbar, termasuk tidak transparan tentang hasil tes tahapan demi tahapan serta skor nilai seluruh peserta yang mendaftar calon anggota KPU seperti di Kubu Raya dan Kota Pontianak," ujarnya.
Di menyayangkan, seharusnya tim sel memegang prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sehingga sudah sepatutnya KPU Pusat mengambil alih proses seleksi yang bermasalah itu.
"Atas indikasi tersebut, kami akan mengirimkan surat kepada ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), gubernur Kalbar, KPU Pusat, ketua DPRD Kalbar, serta LSM yang ada di Kalbar," ujarnya.
Dalam melakukan aksinya Gerakan Mahasiswa Untuk Demokrasi Kalbar melakukan aksi bakar baju kaos sebagai tanda matinya demokrasi di Kalbar, mahasiswa juga meminta agar anggota KPU Kalbar untuk segera mengundurkan diri, menolak dan membatalkan 10 calon komisioner KPU Kubu Raya dan Kota Pontianak.
Sementara itu, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati menyatakan, dalam melakukan penjaringan serta penetapan dari tim sel, selalu melibatkan partisipasi publik. Ketika proses pengumuman calon tersebut, tentu harus ada tanggapan dari masyarakat pada saat pengumuman 20 besar calon anggota KPU.
Nantinya, tim sel yang akan mengkonfirmasi langsung hal tersebut pada calon terkait perihal tanggapan yang masuk, katanya.
Menurut dia, tim sel anggota KPU tidak harus dari kalangan akademisi saja, tetapi banyak unsur seperti tokoh masyarakat, perempuan.
Mengenai 10 nama yang sudah diajukan oleh tim sel empat kabupaten/kota KPU Kalbar. Umi menyatakan, sudah menjadi kewenangan pihaknya untuk menentukan siapa-siapa yang masuk dalam lima besar nantinya.
"Yang akan diuji pada calon yang bersangkutan seperti uji kepatutan, wawancara mengenai UU kepemiluan, atau lebih pada pendalaman pada yang bersangkutan," ujarnya.
(A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013