Pontianak (Antara Kalbar) - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat menuntut Komisi Pemilihan Umum setempat bersikap transparan dalam pengelolaan dana Pemilu 2014.
Menurut Sekjen Solmadapar Kalbar Rian Septian di Pontianak, Senin, secara nasional anggaran untuk Pemilu mencapai Rp40 triliun.
"Berapa untuk Kalbar, harus jelas dan transparan," katanya. Ia juga meminta para anggota KPU Kalbar menjelaskan rekening masing-masing.
"Supaya terhindari dari kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa saja ada suap dalam memuluskan proses di KPU," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Solmadapar juga mempertanyakan calon anggota legislatif yang cacat secara hukum.
"KPU harus menolak caleg-caleg yang tidak punya rekam yang bagus. Termasuk caleg yang sudah terindikasi korupsi," kata dia.
Untuk itu, KPU harus lebih selektif dalam penyeleksian caleg maupun pemimpin lainnya yang akan dipilih rakyat.
"Supaya penyelenggaraan proses demokrasi tidak hanya menghasilkan elit politik yang sibuk memperkaya diri," katanya.
Sementara itu, komisioner KPU Kalbar Kasiono mengatakan pihaknya siap untuk menyampaikan transparansi dana yang dialokaskan ke KPU.
"Kami tidak menutup-nutupi. Setiap tahapan anggaran pemilu kami publikasikan," kata Kasiono.
Ia menjelaskan anggaran untuk KPU Kalbar senilai Rp18 miliar yang berupa daftar isian pelaksanaan anggaran setiap awal tahun.
Ia juga siap untuk bersikap transparan terhadap rekening yang dimiliki.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Sekjen Solmadapar Kalbar Rian Septian di Pontianak, Senin, secara nasional anggaran untuk Pemilu mencapai Rp40 triliun.
"Berapa untuk Kalbar, harus jelas dan transparan," katanya. Ia juga meminta para anggota KPU Kalbar menjelaskan rekening masing-masing.
"Supaya terhindari dari kecurangan dalam tahapan pemilu. Bisa saja ada suap dalam memuluskan proses di KPU," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Solmadapar juga mempertanyakan calon anggota legislatif yang cacat secara hukum.
"KPU harus menolak caleg-caleg yang tidak punya rekam yang bagus. Termasuk caleg yang sudah terindikasi korupsi," kata dia.
Untuk itu, KPU harus lebih selektif dalam penyeleksian caleg maupun pemimpin lainnya yang akan dipilih rakyat.
"Supaya penyelenggaraan proses demokrasi tidak hanya menghasilkan elit politik yang sibuk memperkaya diri," katanya.
Sementara itu, komisioner KPU Kalbar Kasiono mengatakan pihaknya siap untuk menyampaikan transparansi dana yang dialokaskan ke KPU.
"Kami tidak menutup-nutupi. Setiap tahapan anggaran pemilu kami publikasikan," kata Kasiono.
Ia menjelaskan anggaran untuk KPU Kalbar senilai Rp18 miliar yang berupa daftar isian pelaksanaan anggaran setiap awal tahun.
Ia juga siap untuk bersikap transparan terhadap rekening yang dimiliki.*
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014