Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjitaning mengatakan, desakan menyelesaikan masalah outsourcing BUMN tersebut tidak ada kaitannya dengan agenda politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2014.
"Kenyatannya banyak persoalan dalam outsourcing BUMN. Harus diselesaikan dengan segala kewenangan yang dimiliki Dahlan Iskan. Tinggal bagaimana kemauannya saja," ujarnya.
Ribka menambahkan, hasil rapat dengan sejumlah BUMN menyebutkan bahwa direksi menyerahkan keputusan kepada Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham.
"Tapi Menteri-nya bilang kewenangan ada pada direksi. Ini namanya main lempar tanggungjawab, tidak bisa tegas," ujarnya.
"Kita lihat saja, kalau tidak bisa diselesaikan juga kita akan hak interpelasi untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal outsourcing ini," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kenyatannya banyak persoalan dalam outsourcing BUMN. Harus diselesaikan dengan segala kewenangan yang dimiliki Dahlan Iskan. Tinggal bagaimana kemauannya saja," ujarnya.
Ribka menambahkan, hasil rapat dengan sejumlah BUMN menyebutkan bahwa direksi menyerahkan keputusan kepada Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham.
"Tapi Menteri-nya bilang kewenangan ada pada direksi. Ini namanya main lempar tanggungjawab, tidak bisa tegas," ujarnya.
"Kita lihat saja, kalau tidak bisa diselesaikan juga kita akan hak interpelasi untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal outsourcing ini," tegasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014