Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Seksi Tenaga Teknis SMP, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Yustinus menyampaikan instansinya kesulitan dalam memutasikan guru dari kota ke daerah-daerah terpencil yang kekurangan guru.
Dia mengatakan dalam melakukan penataan guru, Dinas Pendidikan membutuhkan payung hukum berupa Perda ataupun Perbup. “Kami tidak bisa serta merta memutasikan guru tanpa ada payung hukumnya. Karena akan berdampak pada efektivitas guru yang dimutasikan tersebut,†katanya.
Dia mengungkapkan kondisi yang terjadi ketika guru di kota dimutasikan ke daerah-daerah pedalaman, guru yang dipindahkan tersebut menjadi malas-malasan mengajar karena guru tersebut secara pribadi merasa dibuang. “Padahal tidak,†tegasnya.
Menurut Yustinus, solusinya ialah Dinas Pendidikan bersama BKD, Bappeda, Bupati dan DPRD harus duduk bersama untuk membahas persoalannya. Paling tidak membuat payung hukumnya untuk memutasikan guru.
“Kalau sudah ada payung hukumnya maka guru dengan sendirinya tidak bisa menolak lagi untuk dimutasikan. Tapi kalau sekarang, jika kami memutasikan guru, banyak saja alasan guru untuk menolaknya apalagi jika mutasi yang dilakukan tidak berkoordinasi dengan BKD,†jelasnya.
Dia mengakui pendidikan di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada tidak meratanya penyebaran guru di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara di desa dengan di kota. “Kondisi ini membutuhkan sinergisitas lintas sektoral untuk mengatasinya. Tidak bisa hanya Dinas Pendidikan saja,†katanya.
Dikatakannya kesenjangan penyebaran guru yang terjadi diperkirakan 40 berbanding 60, yaitu 60 persen guru berada di kota dan 40 persen berada di pedesaan.
Ia mengatakan sampai saat ini keberadaan guru di daerah memang masih menjadi problem. Bahkan ada guru yang harus mengajar di beberapa kelas dengan pelajaran yang berbeda. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi kualitas mengajar guru tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Dia mengatakan dalam melakukan penataan guru, Dinas Pendidikan membutuhkan payung hukum berupa Perda ataupun Perbup. “Kami tidak bisa serta merta memutasikan guru tanpa ada payung hukumnya. Karena akan berdampak pada efektivitas guru yang dimutasikan tersebut,†katanya.
Dia mengungkapkan kondisi yang terjadi ketika guru di kota dimutasikan ke daerah-daerah pedalaman, guru yang dipindahkan tersebut menjadi malas-malasan mengajar karena guru tersebut secara pribadi merasa dibuang. “Padahal tidak,†tegasnya.
Menurut Yustinus, solusinya ialah Dinas Pendidikan bersama BKD, Bappeda, Bupati dan DPRD harus duduk bersama untuk membahas persoalannya. Paling tidak membuat payung hukumnya untuk memutasikan guru.
“Kalau sudah ada payung hukumnya maka guru dengan sendirinya tidak bisa menolak lagi untuk dimutasikan. Tapi kalau sekarang, jika kami memutasikan guru, banyak saja alasan guru untuk menolaknya apalagi jika mutasi yang dilakukan tidak berkoordinasi dengan BKD,†jelasnya.
Dia mengakui pendidikan di Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada tidak meratanya penyebaran guru di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sehingga terjadi kesenjangan kualitas pendidikan antara di desa dengan di kota. “Kondisi ini membutuhkan sinergisitas lintas sektoral untuk mengatasinya. Tidak bisa hanya Dinas Pendidikan saja,†katanya.
Dikatakannya kesenjangan penyebaran guru yang terjadi diperkirakan 40 berbanding 60, yaitu 60 persen guru berada di kota dan 40 persen berada di pedesaan.
Ia mengatakan sampai saat ini keberadaan guru di daerah memang masih menjadi problem. Bahkan ada guru yang harus mengajar di beberapa kelas dengan pelajaran yang berbeda. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi kualitas mengajar guru tersebut.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014