Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan Program Gerakan Ekonomi Syariah (Gres) sebagai salah satu upaya memperluas cakupan pembiayaan syariah khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Choirul Djamhari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Pencanangan Gres yang pertama dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Gres di Mataram ini yang pertama dan kami mengambil tema Membumikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pembiayaan Syariah di Bumi 1.000 Masjid atau Pulau Lombok," katanya.
Sebanyak 300 peserta dari berbagai kalangan termasuk pelaku bisnis di bidang pembiayaan syariah turut serta dalam acara pencanangan yang digelar di Hotel Grand Legi Mataram, Kota Mataram, NTB pada Rabu.
Choirul Djamhari mengatakan sampai saat ini lebih dari 70 persen pelaku ekonomi di Indonesia belum tersentuh layanan perbankan.
Kondisi itu diperparah dengan berkembangnya persepsi di kalangan umat Muslim terkait masalah riba dalam perbankan.
Padahal, kata Choirul, tanpa suntikan modal dari lembaga keuangan formal akan lebih sulit bagi pelaku UMKM untuk berkembang lebih besar sehingga sumber pembiayaan berbasis syariah sudah saatnya dikembangkan.
"Kami memilih Kota Mataram, NTB ini sebagai kota pertama bagi pencanangan Gres, lantaran di Kota yang dikenal sebagai Pulau 1000 Masjid ini, tentu mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Jadi pas untuk memulai Gres di sini, lantaran lembaga syariah mempunyai peran strategis. Terlebih NTB adalah Provinsi Penggerak Koperasi," katanya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan pihaknya akan berkomitmen keras mendukung suksesnya Program Gres.
"Dengan membumikan gerakan koperasi simpan pinjam atau KSP berbasis syariah, jumlah KSP di NTB meningkat tajam, sebagai sinyal sumber dana terbatas, gerakan ekonomi masyarakat kurang mengakses dana, sehingga KSP meningkat tajam dari tahun ke tahun," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Supran mengatakan pada 2009, jumlah koperasi di NTB hanya 1.596 koperasi dan pada 2014, naik menjadi 3.851 unit.
"Koperasi syariah tercatat sebanyak 61 unit dan koperasi pondok pesantren sebanyak 239. Itu belum termasuk koperasi yang berpotensi untuk menjadi koperasi simpan pinjam bersistem syariah," katanya.
(H016/A. Salim)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) Choirul Djamhari dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan Pencanangan Gres yang pertama dilaksanakan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).
"Gres di Mataram ini yang pertama dan kami mengambil tema Membumikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pembiayaan Syariah di Bumi 1.000 Masjid atau Pulau Lombok," katanya.
Sebanyak 300 peserta dari berbagai kalangan termasuk pelaku bisnis di bidang pembiayaan syariah turut serta dalam acara pencanangan yang digelar di Hotel Grand Legi Mataram, Kota Mataram, NTB pada Rabu.
Choirul Djamhari mengatakan sampai saat ini lebih dari 70 persen pelaku ekonomi di Indonesia belum tersentuh layanan perbankan.
Kondisi itu diperparah dengan berkembangnya persepsi di kalangan umat Muslim terkait masalah riba dalam perbankan.
Padahal, kata Choirul, tanpa suntikan modal dari lembaga keuangan formal akan lebih sulit bagi pelaku UMKM untuk berkembang lebih besar sehingga sumber pembiayaan berbasis syariah sudah saatnya dikembangkan.
"Kami memilih Kota Mataram, NTB ini sebagai kota pertama bagi pencanangan Gres, lantaran di Kota yang dikenal sebagai Pulau 1000 Masjid ini, tentu mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Jadi pas untuk memulai Gres di sini, lantaran lembaga syariah mempunyai peran strategis. Terlebih NTB adalah Provinsi Penggerak Koperasi," katanya.
Pada kesempatan yang sama Gubernur NTB Zainul Majdi mengatakan pihaknya akan berkomitmen keras mendukung suksesnya Program Gres.
"Dengan membumikan gerakan koperasi simpan pinjam atau KSP berbasis syariah, jumlah KSP di NTB meningkat tajam, sebagai sinyal sumber dana terbatas, gerakan ekonomi masyarakat kurang mengakses dana, sehingga KSP meningkat tajam dari tahun ke tahun," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Supran mengatakan pada 2009, jumlah koperasi di NTB hanya 1.596 koperasi dan pada 2014, naik menjadi 3.851 unit.
"Koperasi syariah tercatat sebanyak 61 unit dan koperasi pondok pesantren sebanyak 239. Itu belum termasuk koperasi yang berpotensi untuk menjadi koperasi simpan pinjam bersistem syariah," katanya.
(H016/A. Salim)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014