Surabaya (Antara Kalbar) - Gerakan Penyelamat Nahdlatul Ulama (GPNU) dan Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) memprotes sikap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang mendukung capres tertentu, karena orang nomer satu di PBNU itu harus netral.
"Meskipun dukungan secara pribadi, tapi ketika pribadi itu menjadi bagian dari PBNU, maka akan mempengaruhi gerbong NU yang netral secara organisasi, karena beliau adalah ketua umum," kata Ketua GPNU M Khoirul Rijal di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, sikap itu seharusnya cukup disalurkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan, sehingga sikap itu tidak akan membuat bingung warga NU.
"Karena sebagian besar masyarakat NU belum mampu membedakan mana sikap pribadi pengurus NU dan sikap organisasi NU. Fanatisme masyarakat NU pada figur atau tokoh NU adalah sebagai bukti masyarakat NU belum bisa membedakan sikap pribadi dan organisasi," katanya.
Oleh karena itu, GPNU meminta Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri agar memberikan peringatan kepada elit PBNU yang melenceng termasuk elit pengurus NU dari tingkat Pengurus Besar, wilayah hingga cabang serta ranting, termasuk elit Badan Otonom (Banom) NU, yang terlibat menjadi tim sukses kandidat presiden.
"NU sebagai organisasi sosial keagamaan Islam mempunyai kewajiban untuk selalu berjalan pada khittah-nya untuk mengayomi semua pihak, lebih-lebih kepada kader-kader terbaiknya yang ikut meramaikan demokrasi dalam Pilpres mendatang," katanya.
Ia menilai NU harus merestui semua kadernya dan mendukung siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang agar dapat bekerja secara optimal dalam mengemban amanat rakyat.
"Pada posisi seperti inilah sesungguhnya NU menjalankan peran politik kebangsaan dan politik kerakyatan sesuai Anggaran Dasar NU Pasal 8 (1) dan (2)," katanya koordinator organisasi pergerakan para pemuda NU yang didirikan pada 12 Desember 2004 itu.
Senada dengan itu, Koordinator Nasional BMNU Maksum Zuber meminta para kader-kader yang berpolitik untuk tidak menggunakan atribut NU dalam kegiatan dukung-mendukung pada Pilpres 2014.
"Itu sesuai dengan Instruksi PBNU yang disampaikan KH Slamet Effendy Yusuf (salah seorang Ketua PBNU) untuk mengawal Konstitusi NU agar NU kembali ke Khittah 1926 yang sebenar-benarnya, NU yang rahmatan lil alamin," katanya.
Apalagi, katanya, NU sudah melarang pimpinan utama seperti rais aam syuriah (PBNU), dan ketua umum (PBNU), serta rais syuriah dan ketua tanfidziyah (PWNU/PCNU/MWCNU/PR) untuk berpolitik praktis.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam akun twitter WartaNU menegaskan bahwa PBNU memberikan kebebasan kepada Nahdliyin untuk memilih berdasarkan hati nurani dan kriteria yang ditetapkan masing-masing.
"Semua Capres sudah bersilaturahim ke PBNU dan semuanya sudah didoakan. NU bukan partai politik, jadi hanya doa yang bisa diberikan. Kami doakan Capres yang bisa menjalankan visi dan misi kebangsaannya bisa menang," katanya.
Ia mengimbau para capres akan lebih baik jika menunjukkan capaian prestasi, bukan fitnah dan kampanye hitam. "Para capres juga harus berkomitmen untuk menerima hasil pilpres dengan lapang dada," katanya.
Dalam beberapa hari belakangan, katanya, para capres dan pendukungnya jutsru mempertontonkan siapa berpasangan dengan siapa dan siapa mendapatkan apa.
"Itu pendidikan politik yang tidak baik untuk masyarakat. Visi misi kebangsaan yang diusung masing-masing capres lebih penting untuk terus dipertontonkan kepada calon pemilih," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Meskipun dukungan secara pribadi, tapi ketika pribadi itu menjadi bagian dari PBNU, maka akan mempengaruhi gerbong NU yang netral secara organisasi, karena beliau adalah ketua umum," kata Ketua GPNU M Khoirul Rijal di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, sikap itu seharusnya cukup disalurkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pencoblosan, sehingga sikap itu tidak akan membuat bingung warga NU.
"Karena sebagian besar masyarakat NU belum mampu membedakan mana sikap pribadi pengurus NU dan sikap organisasi NU. Fanatisme masyarakat NU pada figur atau tokoh NU adalah sebagai bukti masyarakat NU belum bisa membedakan sikap pribadi dan organisasi," katanya.
Oleh karena itu, GPNU meminta Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri agar memberikan peringatan kepada elit PBNU yang melenceng termasuk elit pengurus NU dari tingkat Pengurus Besar, wilayah hingga cabang serta ranting, termasuk elit Badan Otonom (Banom) NU, yang terlibat menjadi tim sukses kandidat presiden.
"NU sebagai organisasi sosial keagamaan Islam mempunyai kewajiban untuk selalu berjalan pada khittah-nya untuk mengayomi semua pihak, lebih-lebih kepada kader-kader terbaiknya yang ikut meramaikan demokrasi dalam Pilpres mendatang," katanya.
Ia menilai NU harus merestui semua kadernya dan mendukung siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang agar dapat bekerja secara optimal dalam mengemban amanat rakyat.
"Pada posisi seperti inilah sesungguhnya NU menjalankan peran politik kebangsaan dan politik kerakyatan sesuai Anggaran Dasar NU Pasal 8 (1) dan (2)," katanya koordinator organisasi pergerakan para pemuda NU yang didirikan pada 12 Desember 2004 itu.
Senada dengan itu, Koordinator Nasional BMNU Maksum Zuber meminta para kader-kader yang berpolitik untuk tidak menggunakan atribut NU dalam kegiatan dukung-mendukung pada Pilpres 2014.
"Itu sesuai dengan Instruksi PBNU yang disampaikan KH Slamet Effendy Yusuf (salah seorang Ketua PBNU) untuk mengawal Konstitusi NU agar NU kembali ke Khittah 1926 yang sebenar-benarnya, NU yang rahmatan lil alamin," katanya.
Apalagi, katanya, NU sudah melarang pimpinan utama seperti rais aam syuriah (PBNU), dan ketua umum (PBNU), serta rais syuriah dan ketua tanfidziyah (PWNU/PCNU/MWCNU/PR) untuk berpolitik praktis.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam akun twitter WartaNU menegaskan bahwa PBNU memberikan kebebasan kepada Nahdliyin untuk memilih berdasarkan hati nurani dan kriteria yang ditetapkan masing-masing.
"Semua Capres sudah bersilaturahim ke PBNU dan semuanya sudah didoakan. NU bukan partai politik, jadi hanya doa yang bisa diberikan. Kami doakan Capres yang bisa menjalankan visi dan misi kebangsaannya bisa menang," katanya.
Ia mengimbau para capres akan lebih baik jika menunjukkan capaian prestasi, bukan fitnah dan kampanye hitam. "Para capres juga harus berkomitmen untuk menerima hasil pilpres dengan lapang dada," katanya.
Dalam beberapa hari belakangan, katanya, para capres dan pendukungnya jutsru mempertontonkan siapa berpasangan dengan siapa dan siapa mendapatkan apa.
"Itu pendidikan politik yang tidak baik untuk masyarakat. Visi misi kebangsaan yang diusung masing-masing capres lebih penting untuk terus dipertontonkan kepada calon pemilih," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014