Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia meminta Badan Pengelolaan REDD+ konsisten melibatkan perempuan dalam pelaksanaan program-program REDD+ di Indonesia.
"Peraturan yang sudah ada itu yakni mengintegrasikan persamaan gender dalam setiap program pembangunan. REDD+ itu kan juga termasuk program pembangunan, karena itu perempuan harus dilibatkan," kata Deputi Menteri untuk Pengarusutamaan Gender dalam politik, sosial, dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Heru P Kasidi disela-sela seminar tentang Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan REDD+ di Jakarta, Selasa.
Sejauh ini, ia mengatakan bahwa Kementeriannya telah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender untuk program-program kehutanan.
REDD+ adalah program khusus karena berkaitan dengan kerja sama internasional. Meski secara prinsip-prinsip program-program tersebut melibatkan perempuan, namun secara praktis, menurut Heru, masih harus terus didorong.
"Jadi kalau mereka mau melakukan perencanaan ya keberadaan perempuan harus diperhatikan, harus diikutkan. Selama kegiatan REDD+ memberi dampak pada kehidupan manusia maka semua pihak harus diperhitungkan keterlibatannya, termasuk perempuan," ujar dia.
Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo mengatakan pentingnya gender dalam implementasi program REDD+ dan terbuka terhadap berbagai kolaborasi untuk mewujudkan tujuan ini.
"Pembicaraan mengenai kesetaraan gender dalam REDD+ bukan sesuatu yang baru dimulai. Kami telah mengantisipasi bahwa diskusi dan seri presentasi yang menggugah pemikiran hari ini akan menjadi momentum bagi transisi ke fase baru kolaborasi aksi bersama," ujar dia.
Badan Pengelola REDD+, lanjutnya, terbuka untuk membangun kerja sama lebih lanjut dengan semua pihak untuk menjalankan program kesetaraan gender terkait REDD+.
Sementara itu, Direktur United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) Satya Tripathi mengatakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen yang tidak tergantikan bagi kesuksesan program REDD+.
Hal tersebut, menurut dia, menjadi kunci guna memastikan keadilan dan keseimbangan dalam implementasi dan hasil program REDD+. Selain itu, diskriminasi terhadap gender secara langsung dapat menjadi faktor penghambat efisiensi dan efektivitas program itu sendiri.
(V002/R. Chaidir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Peraturan yang sudah ada itu yakni mengintegrasikan persamaan gender dalam setiap program pembangunan. REDD+ itu kan juga termasuk program pembangunan, karena itu perempuan harus dilibatkan," kata Deputi Menteri untuk Pengarusutamaan Gender dalam politik, sosial, dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Heru P Kasidi disela-sela seminar tentang Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pelaksanaan REDD+ di Jakarta, Selasa.
Sejauh ini, ia mengatakan bahwa Kementeriannya telah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender untuk program-program kehutanan.
REDD+ adalah program khusus karena berkaitan dengan kerja sama internasional. Meski secara prinsip-prinsip program-program tersebut melibatkan perempuan, namun secara praktis, menurut Heru, masih harus terus didorong.
"Jadi kalau mereka mau melakukan perencanaan ya keberadaan perempuan harus diperhatikan, harus diikutkan. Selama kegiatan REDD+ memberi dampak pada kehidupan manusia maka semua pihak harus diperhitungkan keterlibatannya, termasuk perempuan," ujar dia.
Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo mengatakan pentingnya gender dalam implementasi program REDD+ dan terbuka terhadap berbagai kolaborasi untuk mewujudkan tujuan ini.
"Pembicaraan mengenai kesetaraan gender dalam REDD+ bukan sesuatu yang baru dimulai. Kami telah mengantisipasi bahwa diskusi dan seri presentasi yang menggugah pemikiran hari ini akan menjadi momentum bagi transisi ke fase baru kolaborasi aksi bersama," ujar dia.
Badan Pengelola REDD+, lanjutnya, terbuka untuk membangun kerja sama lebih lanjut dengan semua pihak untuk menjalankan program kesetaraan gender terkait REDD+.
Sementara itu, Direktur United Nations Office for REDD+ Coordination in Indonesia (UNORCID) Satya Tripathi mengatakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen yang tidak tergantikan bagi kesuksesan program REDD+.
Hal tersebut, menurut dia, menjadi kunci guna memastikan keadilan dan keseimbangan dalam implementasi dan hasil program REDD+. Selain itu, diskriminasi terhadap gender secara langsung dapat menjadi faktor penghambat efisiensi dan efektivitas program itu sendiri.
(V002/R. Chaidir)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014