Pusat Komunikasi Iklim Pertama di Buntoi Kalteng

Palangka Raya (Antara Kalbar) - Desa Buntoi di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai Rabu akan menjadi lokasi Pusat Komunikasi Iklim (Pusat Iklim) pertama di Nusantara sebagai perwujudan dari komitmen dalam memerangi perubahan iklim.

Dengan peresmian Pusat Iklim, Indonesia jelas berada di garis terdepan pelaksanaan REDD+. Pusat Komunikasi Iklim Kalteng ini merupakan titik awal ketika Indonesia dan dunia ini sedang memikirkan bentuk pembangunan berkelanjutan pasca 2015. Hal ini mencakup gagasan tidak melakukan praktik yang merusak lingkungan, ujar Direktur Kantor PBB untuk Koordinasi REDD+ di Indonesia, Satya Tripatih.

REDD+ (Reduksi Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Pinus) adalah bentuk inisiatif global untuk memerangi perubahan iklim, berdasarkan prinsip bahwa masyarakat dan negara memerlukan dorongan untuk melestarikan hutan dan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan lingkungan, demikian siaran pers United Nations Information Centre yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (3/9).

Kalteng merupakan provinsi percontohan REDD+ untuk Indonesia yang mendapatkan dana berdasarkan hasil kerja, dari perjanjian kemitraan antara Pemerintahan Indonesia dengan Norwegia, hingga satu milliar dolar AS untuk menurunkan deforestasi dan degradasi hutan.

Daerah yang banyak dihuni nelayan dan pengumpul karet ini akan menjadi tempat bagi orang-orang dari berbagai provinsi untuk berhubungan melalui internet dengan komunitas kehutanan. Bisa jadi dari kalangan pakar lingkungan di negara lain, serta dengan para pembuat kebijakan di Ibukota Jakarta, untuk berbagi pengetahuan tradisional dan manfaat dari keahlian global.

Pendirian Pusat Komunikasi Iklim ini juga menjadi sebagian dari rencana Indonesia dalam memerangi perubahan iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia sebanyak 26 persen sebelum tahun 2020, dan sebanyak 41 persen dengan dukungan dari komunitas internasional. Pusat Komunikasi Iklim ini dikoordinasi oleh UNORCID (UN Office for REDD+ Coordination in Indonesia), dan dibangun oleh United Nations Office for Project Services (UNOPS) bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, mendapatkan kebutuhan energi sebanyak 55 kWh langsung di tempat dari sumber energi terbarukan.

Fasilitas ini juga dilengkapi dengan konektivitas internet kecepatan tinggi dan alat-alat komunikasi yang sangat modern, dan juga memiliki pusat pelatihan dengan fasilitas canggih termasuk akomodasi tempat tinggal untuk 32 peserta pelatihan.

Pelatihan pertama di Pusat Iklim nantinya adalah program "kewirausahaan hijau", yang dikembangan dan diberikan oleh International Labour Organization (ILO). UNOPS bekerja dengan Borneo Institute (BiT) memastikan partisipasi dari masyarakat setempat di Buntoi dan memberlakukan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) pada semua tahap proses pembangunan.

Kepala Desa Buntoi, Tambang Arah dengan tegas mengaitkan antara pemberdayaan masyarakat dengan pembangunan daerah ini di masa depan dan berharap Pusat Iklim akan menghubungkan masyarakatnya dengan semua informasi yang dibutuhkan, dari sumber nasional maupun internasional.

"Pusat Iklim bisa memenuhi fungsi pedidikan, sebagai pusat pelatihan, dan bisa memungkinkan masyarakat kita untuk meningkatkan standar hidup kita dan sumber daya manusia kita," kata Tambang Arah.