Jakarta (Antara Kalbar) - Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Asep Karsidi mengatakan konflik perbatasan yang sering terjadi antara Indonesia dengan negeri jiran seperti Malaysia adalah karena pemetaan yang rancu oleh Belanda dan Inggris di masa kolonialisme.
"Batas wilayah antara jajahan Belanda dengan Inggris itu memang ada. Batas wilayah yang dibuat oleh pemerintahan kolonial saat itu hanya berupa kalimat-kalimat saja, belum pada peta yang akurat. Maka, selalu saja ada konflik perbatasan," kata Asep di Balai Kartini, Jakarta, Selasa.
Dia mencontohkan, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia sejatinya didasarkan pada peta versi pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris.
"Selain perbatasan dalam bentuk kalimat, kalaupun ada fakta-fakta referensi peta di masa kolonial, itu masih kurang akurat. Salah satunya seperti wilayah koordinat."
"Data-data batas wilayah yang kita dapat itu data peralihan dari pemerintah kolonial, itu yang bikin kita sulit terkait penentuan perbatasan wilayah.Jadi masih akan ada saja saling klaim wilayah perbatasan itu milik suatu negara," kata dia.
Sebagaimana diberitakan, Indonesia telah kehilangan dua pulau di perbatasan utara, Sipadan dan Ligitan. Sengketa itu merupakan kelanjutan dari tidak jelasnya penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sejak masa kolonial Belanda serta Inggris.
Indonesia dijajah Belanda sementara Malaysia oleh Inggris. Dasar daerah jajahan itu menjadi tolok ukur perbatasan kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Melalui perjanjian tahun 1891, dua negara penjajah dari Eropa tersebut telah sepakat membagi dua wilayah kekuasaannya masing-masing. Tetapi batas itu nampaknya masih rancu sampai diwariskan kepada negara bekas jajahan.
Sementara itu, Asep mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam konflik perbatasan negara. Alasannya, pihaknya hanya memetakan wilayah Indonesia sesuai dengan batas wilayah yang telah disepakati.
"Masalah perbatasan itu bukan ranah kami untuk menyelesaikan konflik karena itu wilayahnya departemen seperti Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri," katanya.
(A061/Z. Meirina)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Batas wilayah antara jajahan Belanda dengan Inggris itu memang ada. Batas wilayah yang dibuat oleh pemerintahan kolonial saat itu hanya berupa kalimat-kalimat saja, belum pada peta yang akurat. Maka, selalu saja ada konflik perbatasan," kata Asep di Balai Kartini, Jakarta, Selasa.
Dia mencontohkan, perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia sejatinya didasarkan pada peta versi pemerintahan kolonial Belanda dan Inggris.
"Selain perbatasan dalam bentuk kalimat, kalaupun ada fakta-fakta referensi peta di masa kolonial, itu masih kurang akurat. Salah satunya seperti wilayah koordinat."
"Data-data batas wilayah yang kita dapat itu data peralihan dari pemerintah kolonial, itu yang bikin kita sulit terkait penentuan perbatasan wilayah.Jadi masih akan ada saja saling klaim wilayah perbatasan itu milik suatu negara," kata dia.
Sebagaimana diberitakan, Indonesia telah kehilangan dua pulau di perbatasan utara, Sipadan dan Ligitan. Sengketa itu merupakan kelanjutan dari tidak jelasnya penetapan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sejak masa kolonial Belanda serta Inggris.
Indonesia dijajah Belanda sementara Malaysia oleh Inggris. Dasar daerah jajahan itu menjadi tolok ukur perbatasan kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Melalui perjanjian tahun 1891, dua negara penjajah dari Eropa tersebut telah sepakat membagi dua wilayah kekuasaannya masing-masing. Tetapi batas itu nampaknya masih rancu sampai diwariskan kepada negara bekas jajahan.
Sementara itu, Asep mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam konflik perbatasan negara. Alasannya, pihaknya hanya memetakan wilayah Indonesia sesuai dengan batas wilayah yang telah disepakati.
"Masalah perbatasan itu bukan ranah kami untuk menyelesaikan konflik karena itu wilayahnya departemen seperti Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri," katanya.
(A061/Z. Meirina)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014