Jakarta (Antara) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta juru bicara partai ataupun pasangan calon presiden dan wakil dan pemberitaan media tidak provokatif.
"Jubir partai jangan provokatif, jangan sampai pernyataannya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Din Syamsuddin dalam acara tausyiah kebangsaan di Jakarta, Kamis.
Din menyayangkan pernyataan dari Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang menginstruksikan pengepungan kantor TV One, karena kecewa dengan pemberitaannya.
Begitu juga dengan media, Din meminta untuk tidak provokatif ataupun memojokkan salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Harga sosial terlalu mahal untuk kita bayar. Luka yang ditimbulkan cukup dalam dan tidak akan cepat sembuh setelah 9 Juli."
Lagi pula, dengan sikap jubir dan media demikian, maka hakikat demokrasi sulit tercapai.
"Saya mengimbau kelompok yang cinta persatuan untuk menjadi kekuatan moral, penengah, wasit moral, dan bisa mengedepankan kearifan."
Dia juga meminta pemerintah yang masih berkuasa, untuk menunaikan tanggung jawabnya karena sangat bergantung pada pemerintah.
"Pemerintah harus netral. Kondisi yang damai dapat terlaksana jika kelompok negarawan, kelompok yang cinta damai dapat bersama-sama menghindari pertikaian," jelas dia.
Ketua MUI mengaku prihatin dengan kondisi kebangsaan yang menampilkan gejala perpecahan bangsa. Kondisi yang terjadi saat ini tidak sehat. Situasi ini diperparah dengan sikap tim sukses dan pendukung yang melakukan kampanye hitam.
Dia menambahkan kondisi yang terjadi saat ini tidak sehat. Situasi ini diperparah dengan sikap tim sukses dan pendukung.
"Saya amati argumen yang ditampilkan banyak bersifat legistimatif justifikatif. Akhirnya masyarakat lapisan bawah terkotak dalam kepentingan dan menggoyahkan sendi persatuan kita," kata dia.
Untuk itu dia meminta semua pihak untuk dapat mengendalikan diri.
"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam, untuk bangkit menjadi kekuatan tengahan yang tidak terjebak walaupun mempunyai hak pilih."
Dia juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan kampanye hitam dan segala bentuk intrik, fitnah, dan ghibah.
"Kedua pasangan capres dan cawapres jangan menambah ketegangan."
Din juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum untuk bisa mengambil posisi netral.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Jubir partai jangan provokatif, jangan sampai pernyataannya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Din Syamsuddin dalam acara tausyiah kebangsaan di Jakarta, Kamis.
Din menyayangkan pernyataan dari Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang menginstruksikan pengepungan kantor TV One, karena kecewa dengan pemberitaannya.
Begitu juga dengan media, Din meminta untuk tidak provokatif ataupun memojokkan salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Harga sosial terlalu mahal untuk kita bayar. Luka yang ditimbulkan cukup dalam dan tidak akan cepat sembuh setelah 9 Juli."
Lagi pula, dengan sikap jubir dan media demikian, maka hakikat demokrasi sulit tercapai.
"Saya mengimbau kelompok yang cinta persatuan untuk menjadi kekuatan moral, penengah, wasit moral, dan bisa mengedepankan kearifan."
Dia juga meminta pemerintah yang masih berkuasa, untuk menunaikan tanggung jawabnya karena sangat bergantung pada pemerintah.
"Pemerintah harus netral. Kondisi yang damai dapat terlaksana jika kelompok negarawan, kelompok yang cinta damai dapat bersama-sama menghindari pertikaian," jelas dia.
Ketua MUI mengaku prihatin dengan kondisi kebangsaan yang menampilkan gejala perpecahan bangsa. Kondisi yang terjadi saat ini tidak sehat. Situasi ini diperparah dengan sikap tim sukses dan pendukung yang melakukan kampanye hitam.
Dia menambahkan kondisi yang terjadi saat ini tidak sehat. Situasi ini diperparah dengan sikap tim sukses dan pendukung.
"Saya amati argumen yang ditampilkan banyak bersifat legistimatif justifikatif. Akhirnya masyarakat lapisan bawah terkotak dalam kepentingan dan menggoyahkan sendi persatuan kita," kata dia.
Untuk itu dia meminta semua pihak untuk dapat mengendalikan diri.
"Oleh karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat khususnya umat Islam, untuk bangkit menjadi kekuatan tengahan yang tidak terjebak walaupun mempunyai hak pilih."
Dia juga mengimbau semua pihak untuk menghentikan kampanye hitam dan segala bentuk intrik, fitnah, dan ghibah.
"Kedua pasangan capres dan cawapres jangan menambah ketegangan."
Din juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum untuk bisa mengambil posisi netral.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014