Pontianak (Antara Kalbar) - Perum Bulog Divre Kalimantan Barat menyiapkan sebanyak 200 ton gula pasir dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Lebaran 2014 di Kalbar.
"Kami mendapat kiriman gula pasir sebanyak 12 kontainer atau sebanyak 200 ton dari gudang Bulog di Jawa untuk membantu dan mendukung stok gula pasir khusus di Kalbar," kata Kepala Perum Bulog Divre Kalbar Karyawan Gunarso di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan sebanyak 200 ton gula pasir itu penjualannya baik melalui bazar, operasi pasar maupun ke pedagang yang mempunyai izin perdagangan berupa pangan.
Dalam kesempatan itu, Gunarso mengakui pihaknya telah ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menjaga dan menjual gula pasir di provinsi itu.
"Kami (bulog) mulai tahun ini diberikan tugas oleh Kementerian Perdagangan untuk penyediaan stok gula pasir melalui dua jenis, yakni dari dalam negeri yang dipasok dari Jawa Timur, dan impor gula pasir dari Thailand," katanya.
Gula impor asal Thailand saat ini berada di Medan yang diprioritaskan untuk di Pulau Sumatera, sementara di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di daerah timur Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto menilai impor gula pasir dari Thailand yang dilakukan oleh Perum Bulog dinilai akan mematikan petani tebu dan pabrik gula pasir dalam negeri.
Pemerintah pusat jangan semena-mena membuka kran impor gula, padahal stok gula dalam negeri berlebihan. Ini tentu ada yang tidak beres, sehingga lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan bahkan KPK harus masuk keranah ini, karena telah merugikan negara, kata Harry yang juga sebagai Koordinator Tim Investigasi DPRD Kota Pontianak itu.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Harusnya Bulog mengambil gula produk dalam negeri, bukan impor. Bulog harus diperiksa, sebab impor itu diperbolehkan jika provinsi atau daerah dalam keadaan krisis gula pasir atau harga gula meroket tinggi, dan tidak boleh menunjuk satu perusahaan saja, agar harga bisa terkendali," ungkap Harry.
(A057/Y008)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami mendapat kiriman gula pasir sebanyak 12 kontainer atau sebanyak 200 ton dari gudang Bulog di Jawa untuk membantu dan mendukung stok gula pasir khusus di Kalbar," kata Kepala Perum Bulog Divre Kalbar Karyawan Gunarso di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan sebanyak 200 ton gula pasir itu penjualannya baik melalui bazar, operasi pasar maupun ke pedagang yang mempunyai izin perdagangan berupa pangan.
Dalam kesempatan itu, Gunarso mengakui pihaknya telah ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk menjaga dan menjual gula pasir di provinsi itu.
"Kami (bulog) mulai tahun ini diberikan tugas oleh Kementerian Perdagangan untuk penyediaan stok gula pasir melalui dua jenis, yakni dari dalam negeri yang dipasok dari Jawa Timur, dan impor gula pasir dari Thailand," katanya.
Gula impor asal Thailand saat ini berada di Medan yang diprioritaskan untuk di Pulau Sumatera, sementara di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan gula pasir di daerah timur Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat.
Sebelumnya, Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak Harry Andrianto menilai impor gula pasir dari Thailand yang dilakukan oleh Perum Bulog dinilai akan mematikan petani tebu dan pabrik gula pasir dalam negeri.
Pemerintah pusat jangan semena-mena membuka kran impor gula, padahal stok gula dalam negeri berlebihan. Ini tentu ada yang tidak beres, sehingga lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan bahkan KPK harus masuk keranah ini, karena telah merugikan negara, kata Harry yang juga sebagai Koordinator Tim Investigasi DPRD Kota Pontianak itu.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Harusnya Bulog mengambil gula produk dalam negeri, bukan impor. Bulog harus diperiksa, sebab impor itu diperbolehkan jika provinsi atau daerah dalam keadaan krisis gula pasir atau harga gula meroket tinggi, dan tidak boleh menunjuk satu perusahaan saja, agar harga bisa terkendali," ungkap Harry.
(A057/Y008)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014