Jakarta (Antara Kalbar) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap memfasilitasi pertemuan dan mendorong agar dua calon presiden yang bertarung saat ini yakni; Prabowo-Jokowi segera bertemu guna meredam panasnya situasi pasca pilpres.
"Saya sudah kirim melalui layanan pendek (SMS) kepada dua capres tersebut, baik Pak Jokowi maupun Prabowo, namun hingga kini belum ada jawaban dari keduanya," kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin dalam diskusi "Peta Damal Pasca Pilpres" bersama Wakil Ketua MPR Dimyati Natakusuma dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, Jakarta, Senin.
Menurut Din, pemilu merupakan cara beradab menyelesaikan bangsa, karena itu jangan sampai menimbulkan ketidakberesan, apalagi membuat perpecahan bangsa Indonesia.
"Soal tempat pertemuan tentatif, bisa di PP Muhammadiyah atau di rumah saya. Ya, soal tempat menyesuaikan. Yang penting kesediaan mereka bertemu," kata Din.
Din mengakui kenyataan bahwa pilpres telah membuat warga bangsa terbelah, termasuk ulama, tokoh ormas, mantan jenderal, seniman, dan budayawan.
Menurut Din, karena pilpres kali ini hanya menampilkan dua pasangan calon, maka politik yang ditampilkan adalah saling menegasikan, dan yang muncul adalah kampanye hitam, bahkan isu keagamaan jadi alat serang.
Namun Din mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Bahkan pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu cepat mengeluarkan dekrit.
"Karena dekrit presiden bukan jalan terbaik dalam peta damai. Tapi lebih banyak menimbulkan kemudharatan," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya sudah kirim melalui layanan pendek (SMS) kepada dua capres tersebut, baik Pak Jokowi maupun Prabowo, namun hingga kini belum ada jawaban dari keduanya," kata Ketua Umum MUI Din Syamsuddin dalam diskusi "Peta Damal Pasca Pilpres" bersama Wakil Ketua MPR Dimyati Natakusuma dan pakar hukum tata negara Irman Putrasidin, Jakarta, Senin.
Menurut Din, pemilu merupakan cara beradab menyelesaikan bangsa, karena itu jangan sampai menimbulkan ketidakberesan, apalagi membuat perpecahan bangsa Indonesia.
"Soal tempat pertemuan tentatif, bisa di PP Muhammadiyah atau di rumah saya. Ya, soal tempat menyesuaikan. Yang penting kesediaan mereka bertemu," kata Din.
Din mengakui kenyataan bahwa pilpres telah membuat warga bangsa terbelah, termasuk ulama, tokoh ormas, mantan jenderal, seniman, dan budayawan.
Menurut Din, karena pilpres kali ini hanya menampilkan dua pasangan calon, maka politik yang ditampilkan adalah saling menegasikan, dan yang muncul adalah kampanye hitam, bahkan isu keagamaan jadi alat serang.
Namun Din mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan menunggu hasil penghitungan resmi KPU. Bahkan pemerintah diingatkan untuk tidak terlalu cepat mengeluarkan dekrit.
"Karena dekrit presiden bukan jalan terbaik dalam peta damai. Tapi lebih banyak menimbulkan kemudharatan," terangnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014