Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua DPD RI Irman Gusman mengusulkan agar pemerintahan mendatang memprioritaskan pembangunan pada sektor kelautan karena Indonesia adalah negara maritim.
"Siapapun presiden dan wakil presiden terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus menjadikan potensi kelautan sebagai prioritas pembangunan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut," Kata Irman Gusman di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta,
Selasa.
Menurut Irman Gusman, DPD RI telah membentuk Tim Kerja RUU Kelautan dan mendorong agar RUU itu dibahas secara tripartit antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menjadi UU.
Pengelolaan potensi kelautan Indonesia yang besar, kata dia, sudah dicontohkan oleh Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain dan Indonesia menjadi negara besar di dunia.
"Karena itu, RUU Kelautan ini mendesak diundangkan, siapapun yang terpilih sebagai presiden. RUU Kelautan ini terlepas dari kepentingan politik," kata Irman.
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan, jika RUU Kelautan nantinya disahkan menjadi UU, maka akan menjadi kendali hukum dalam mengelola potensi kelautan Indonesia yang kaya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau Djasarmen Purba mengatakan, melalui RUU Kelautan ini juga mendorong perlunya peningkatan transportasi laut dibandingkan transportasi darat yang mahal.
Ia menjelaskan, meskipun masa kerja DPD RI dan DPR RI sudah akan berakhir pada 30 September 2014 ini, namun DPD RI tetap ingin menyelesaikan RUU ini semaksimal mungkin guna optimalisasi pengelolaan potensi laut hingga tahun mendatang.
Irman Gusman menegaskan, jika RUU Kelautan ini nantinya disahkan menjadi UU maka DPD mendorong agar pemerintahan mendatang membentuk Kementerian Koordinator Kelautan.
"Ini sangat penting untuk melakukan prioritas membangun di sektor kelautan," katanya.
Menurut Irman, dalam RUU Kelautan ini mengintegrasikan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari darat ke laut, sehingga tak bisa menghindari pembentukan Menko Kelautan.
(R024/E.K. Sinoel)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Siapapun presiden dan wakil presiden terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi harus menjadikan potensi kelautan sebagai prioritas pembangunan. Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan laut," Kata Irman Gusman di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta,
Selasa.
Menurut Irman Gusman, DPD RI telah membentuk Tim Kerja RUU Kelautan dan mendorong agar RUU itu dibahas secara tripartit antara pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menjadi UU.
Pengelolaan potensi kelautan Indonesia yang besar, kata dia, sudah dicontohkan oleh Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan lain-lain dan Indonesia menjadi negara besar di dunia.
"Karena itu, RUU Kelautan ini mendesak diundangkan, siapapun yang terpilih sebagai presiden. RUU Kelautan ini terlepas dari kepentingan politik," kata Irman.
Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan, jika RUU Kelautan nantinya disahkan menjadi UU, maka akan menjadi kendali hukum dalam mengelola potensi kelautan Indonesia yang kaya.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPD RI dari Provinsi Kepulauan Riau Djasarmen Purba mengatakan, melalui RUU Kelautan ini juga mendorong perlunya peningkatan transportasi laut dibandingkan transportasi darat yang mahal.
Ia menjelaskan, meskipun masa kerja DPD RI dan DPR RI sudah akan berakhir pada 30 September 2014 ini, namun DPD RI tetap ingin menyelesaikan RUU ini semaksimal mungkin guna optimalisasi pengelolaan potensi laut hingga tahun mendatang.
Irman Gusman menegaskan, jika RUU Kelautan ini nantinya disahkan menjadi UU maka DPD mendorong agar pemerintahan mendatang membentuk Kementerian Koordinator Kelautan.
"Ini sangat penting untuk melakukan prioritas membangun di sektor kelautan," katanya.
Menurut Irman, dalam RUU Kelautan ini mengintegrasikan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari darat ke laut, sehingga tak bisa menghindari pembentukan Menko Kelautan.
(R024/E.K. Sinoel)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014