Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Angkatan 49, Boedhi Setiadjid mendukung pengembangan program tol laut yang dinilai bakal menekan biaya logistik serta menurunkan disparitas harga antarwilayah.
"Realisasi tol laut dapat menurunkan biaya logistik dan diharapkan stabilitas harga barang maupun komoditas antar daerah bisa terjaga, sehingga disparitas harganya tidak terlalu tinggi antara wilayah satu dengan lainnya," kata Boedhi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan bahwa sarana transportasi laut yang solid sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang secara geografis didominasi oleh unsur air dan kelautan.
Untuk itu, ujar dia, Indonesia harus lebih banyak lagi membangun transportasi laut di samping sarana transportasi darat dan udara.
Budhi mengungkapkan, dalam kalkulasi pembiayaan, secara umum biaya transportasi laut hanya 30 persen sementara sisanya 70 persen terjadi di darat, yakni berupa biaya angkutan darat, pergudangan dan perizinan.
"Di luar biaya-biaya itu, di darat sering ditemui praktek-praktek ilegal berupa pungutan-pungutan tak resmi yang semakin memberatkan dunia usaha sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi," ujarnya.
Menurut Boedhi, konsep Tol Laut akan dapat mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional.
Ia memaparkan, Tol laut adalah sebagai armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat
Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya.
Kapal-kapal, lanjutnya, secara reguler menghubungkan wilayah-wilayah/pulau-pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik.
"Untuk membangun moda transportasi dengan konsep Tol Laut, pemerintah harus melibatkan pendanaan swasta dan untuk merangsang keterlibatan swasta pemerintahan yang baru sebaiknya memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastrukturnya," jelas Boedhi.
Sebelumnya, pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr. Syarkawi Rauf mengatakan pengalihan subsidi pantas dilakukan untuk memastikan terwujudnya konsep tol laut.
"Jika pemerintah memang serius mengatasi kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia, maka alihkan subsidi untuk tol laut," kata Syarkawi di Makassar, Senin (18/8).
Menurut Syarkawi, tol laut layak mendapatkan subsidi karena "multiplier effect" yang ditimbulkan akan sangat bermanfaat khususnya dalam mengurangi disparitas harga antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.
Sedangkan Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) SB. Wiryanti Sukamdani mengatakan konsep tol laut yang diajukan Joko Widodo bakal mendongkrak kinerja sektor pariwisata Indonesia, termasuk mempermudah pencapaian target kunjungan 20 juta wisman.
"Keberadaan tol laut akan memungkinkan wisata kapal pesiar atau 'cruise ship' dapat dikembangkan di Indonesia," kata Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Jumat (15/8).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Realisasi tol laut dapat menurunkan biaya logistik dan diharapkan stabilitas harga barang maupun komoditas antar daerah bisa terjaga, sehingga disparitas harganya tidak terlalu tinggi antara wilayah satu dengan lainnya," kata Boedhi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan bahwa sarana transportasi laut yang solid sangat dibutuhkan bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang secara geografis didominasi oleh unsur air dan kelautan.
Untuk itu, ujar dia, Indonesia harus lebih banyak lagi membangun transportasi laut di samping sarana transportasi darat dan udara.
Budhi mengungkapkan, dalam kalkulasi pembiayaan, secara umum biaya transportasi laut hanya 30 persen sementara sisanya 70 persen terjadi di darat, yakni berupa biaya angkutan darat, pergudangan dan perizinan.
"Di luar biaya-biaya itu, di darat sering ditemui praktek-praktek ilegal berupa pungutan-pungutan tak resmi yang semakin memberatkan dunia usaha sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi," ujarnya.
Menurut Boedhi, konsep Tol Laut akan dapat mengembangkan ekonomi maritim, yaitu dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional.
Ia memaparkan, Tol laut adalah sebagai armada kapal besar yang secara reguler berlayar melayani angkutan logistik dari ujung barat
Indonesia ke ujung timur Indonesia dan sebaliknya.
Kapal-kapal, lanjutnya, secara reguler menghubungkan wilayah-wilayah/pulau-pulau sekitarnya maupun ke kawasan regional di wilayah Asia-Pasifik.
"Untuk membangun moda transportasi dengan konsep Tol Laut, pemerintah harus melibatkan pendanaan swasta dan untuk merangsang keterlibatan swasta pemerintahan yang baru sebaiknya memangkas perizinan yang menghambat pengembangan infrastrukturnya," jelas Boedhi.
Sebelumnya, pengamat ekonomi yang juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr. Syarkawi Rauf mengatakan pengalihan subsidi pantas dilakukan untuk memastikan terwujudnya konsep tol laut.
"Jika pemerintah memang serius mengatasi kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia, maka alihkan subsidi untuk tol laut," kata Syarkawi di Makassar, Senin (18/8).
Menurut Syarkawi, tol laut layak mendapatkan subsidi karena "multiplier effect" yang ditimbulkan akan sangat bermanfaat khususnya dalam mengurangi disparitas harga antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.
Sedangkan Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) SB. Wiryanti Sukamdani mengatakan konsep tol laut yang diajukan Joko Widodo bakal mendongkrak kinerja sektor pariwisata Indonesia, termasuk mempermudah pencapaian target kunjungan 20 juta wisman.
"Keberadaan tol laut akan memungkinkan wisata kapal pesiar atau 'cruise ship' dapat dikembangkan di Indonesia," kata Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Jumat (15/8).
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014