Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Yosepha menegaskan dalam melakukan pemekaran wilayah banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu ada kajian ilmiah oleh tim yang Bappeda tergabung di dalamnya.
“Kajian yang dilakukan mengenai efek dari pemekaran itu sendiri baik dari pelayanan masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat,†katanya.
Ia menjelaskan sebelum dimekarkan tentu akan ada tim pra survei. Dari hasil survei baru dikaji daerah mana yang akan dimekarkan, pantas tidak dimekarkan dan berapa luas wilayahnya serta bagaimana kondisi masyarakatnya jika dimekarkan.
Ia mengungkapkan pemekaran yang ada saat ini, kebanyakan merupakan keinginan masyarakat yang dikaitkan dengan kepentingan mereka tanpa memperhitungkan kesiapannya. Padahal pemekaran suatu desa pasti memiliki efek baik dari pembiayaan, peralatan maupun sumber daya manusia. “Tiga ini tidak bisa lepas,†katanya.
Hal ini pula menurutnya yang harus menjadikan perhatian, saat akan melakukan pemekaran, termasuk kesiapan keuangan daerah dalam pembiayaan, SDM, dan peralatannya.
“Selama ini keinginan pemekaran hanya karena desakan masyarakat yang sangat kuat, sehingga terkadang pemekaran desa bukan karena memperhatikan tiga unsur tersebut tapi memperhatikan desakan masyarakat,†katanya.
Ia menegaskan, pemekaran harus memperhatikan keseimbangan antara semuanya, bila semua aspek diperhatikan tentu pemekaran suatu wilayah akan berjalan dengan baik. Namun bila hanya memperhatikan sebelah pihak dan hanya berdasarkan keinginan masyarakat dikhawatirkan tak jalan, sebab hanya berdasarkan pada keinginan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
“Kajian yang dilakukan mengenai efek dari pemekaran itu sendiri baik dari pelayanan masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat,†katanya.
Ia menjelaskan sebelum dimekarkan tentu akan ada tim pra survei. Dari hasil survei baru dikaji daerah mana yang akan dimekarkan, pantas tidak dimekarkan dan berapa luas wilayahnya serta bagaimana kondisi masyarakatnya jika dimekarkan.
Ia mengungkapkan pemekaran yang ada saat ini, kebanyakan merupakan keinginan masyarakat yang dikaitkan dengan kepentingan mereka tanpa memperhitungkan kesiapannya. Padahal pemekaran suatu desa pasti memiliki efek baik dari pembiayaan, peralatan maupun sumber daya manusia. “Tiga ini tidak bisa lepas,†katanya.
Hal ini pula menurutnya yang harus menjadikan perhatian, saat akan melakukan pemekaran, termasuk kesiapan keuangan daerah dalam pembiayaan, SDM, dan peralatannya.
“Selama ini keinginan pemekaran hanya karena desakan masyarakat yang sangat kuat, sehingga terkadang pemekaran desa bukan karena memperhatikan tiga unsur tersebut tapi memperhatikan desakan masyarakat,†katanya.
Ia menegaskan, pemekaran harus memperhatikan keseimbangan antara semuanya, bila semua aspek diperhatikan tentu pemekaran suatu wilayah akan berjalan dengan baik. Namun bila hanya memperhatikan sebelah pihak dan hanya berdasarkan keinginan masyarakat dikhawatirkan tak jalan, sebab hanya berdasarkan pada keinginan masyarakat.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014