Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kecewa atas ketidakhadiran tiga orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra pada saat rapat paripurna untuk voting RUU Pilkada pada Jumat (26/9) dinihari sehingga ketiganya terancam dipecat.
"Saya kecewa disaat pengambilan keputusan penting untuk bangsa dan negara, tiga anggota DPR kita tidak hadir," kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menerima kunjungan beberapa kader muda Partai Gerindra di Kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Prabowo juga mengaku akan segera memanggil dan mengambil keputusan tegas akan absennya ketiga anggota DPR RI dari Partai Gerindra tersebut. Ketiga anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu, yakni Supriyatno, Soemarjati Arjoso dan Dhohir Farisi.
"Salah satu konsekuensi yang dipertimbangkan adalah pemecatan dari keanggotaan Partai Gerindra," tegas Prabowo.
Sebelumnya, DPR meresmikan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Melalui mekanisme voting, DPR akhirnya menyatakan pilkada akan dilakukan melalui DPRD.
Opsi itu dipilih oleh mayoritas anggota sidang yang hadir atau sebanyak 226 suara, sementara pilihan pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya kecewa disaat pengambilan keputusan penting untuk bangsa dan negara, tiga anggota DPR kita tidak hadir," kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat menerima kunjungan beberapa kader muda Partai Gerindra di Kediamannya di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Prabowo juga mengaku akan segera memanggil dan mengambil keputusan tegas akan absennya ketiga anggota DPR RI dari Partai Gerindra tersebut. Ketiga anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu, yakni Supriyatno, Soemarjati Arjoso dan Dhohir Farisi.
"Salah satu konsekuensi yang dipertimbangkan adalah pemecatan dari keanggotaan Partai Gerindra," tegas Prabowo.
Sebelumnya, DPR meresmikan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Melalui mekanisme voting, DPR akhirnya menyatakan pilkada akan dilakukan melalui DPRD.
Opsi itu dipilih oleh mayoritas anggota sidang yang hadir atau sebanyak 226 suara, sementara pilihan pilkada langsung hanya memperoleh 135 suara.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014