Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan meminta media massa membuat pemberitaan yang objektif terkait sikap partainya dalam proses pengesahan Undang-Undang Pilkada.
"Tolong ditempatkan pada proporsi yang jujur, pemberitaan yang betul-betul objektif. Khusus untuk pilkada tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada instruksi (dari Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Syarif Hasan di sela-sela rapat konsolidasi Partai Demokrat jelang pelantikan anggota dewan, di Jakarta, Selasa.
Pernyataan Syarif terkait keputusan "walkout" yang diambil Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna lalu.
Dia kembali menekankan bahwa dalam Rapat Paripurna pekan lalu, SBY telah menginstruksikan fraksinya untuk memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
Namun, kata dia, dalam proses lobi tidak ada satupun partai yang mendukung opsi Partai Demokrat, sehingga Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati mengambil inisiatif melakukan "walkout".
"Pak SBY kan tidak tahu proses dan dinamika yang terjadi di dalam rapat paripurna. Tidak ada komunikasi langsung, dan memang sulit untuk melakukan komunikasi langsung pada paripurna. Ketua fraksi juga tidak bisa berhubungan secara langsung," kata dia.
Kesulitan komunikasi, kata Syarif Hasan, disebabkan SBY kala itu masih berada di Amerika Serikat. Sehingga ada perbedaan waktu 14 jam.
"Jadi jangan seolah-olah ini Pak SBY yang salah bersama Demokrat. Kemarin ketua fraksi hadir di 'press conference' dan di situ jelas itu ('walkout') inisiatif ketua fraksi," kata dia.
Dia menegaskan Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, dan hal itu menurutnya sebagai sebuah hal yang baik.
Pada hari ini sejumlah petinggi Partai Demokrat melakukan pertemuan tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, untuk mengkonsolidasikan kader menjelang pelantikan anggota dewan yang akan berlangsung besok Rabu, (1/10).
Syarif mengatakan konsolidasi itu diperlukan untuk membangun suatu kekuatan yang baik untuk lima tahun ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Tolong ditempatkan pada proporsi yang jujur, pemberitaan yang betul-betul objektif. Khusus untuk pilkada tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak ada instruksi (dari Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Syarif Hasan di sela-sela rapat konsolidasi Partai Demokrat jelang pelantikan anggota dewan, di Jakarta, Selasa.
Pernyataan Syarif terkait keputusan "walkout" yang diambil Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna lalu.
Dia kembali menekankan bahwa dalam Rapat Paripurna pekan lalu, SBY telah menginstruksikan fraksinya untuk memilih pilkada langsung dengan 10 perbaikan.
Namun, kata dia, dalam proses lobi tidak ada satupun partai yang mendukung opsi Partai Demokrat, sehingga Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati mengambil inisiatif melakukan "walkout".
"Pak SBY kan tidak tahu proses dan dinamika yang terjadi di dalam rapat paripurna. Tidak ada komunikasi langsung, dan memang sulit untuk melakukan komunikasi langsung pada paripurna. Ketua fraksi juga tidak bisa berhubungan secara langsung," kata dia.
Kesulitan komunikasi, kata Syarif Hasan, disebabkan SBY kala itu masih berada di Amerika Serikat. Sehingga ada perbedaan waktu 14 jam.
"Jadi jangan seolah-olah ini Pak SBY yang salah bersama Demokrat. Kemarin ketua fraksi hadir di 'press conference' dan di situ jelas itu ('walkout') inisiatif ketua fraksi," kata dia.
Dia menegaskan Demokrat mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan, dan hal itu menurutnya sebagai sebuah hal yang baik.
Pada hari ini sejumlah petinggi Partai Demokrat melakukan pertemuan tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa, untuk mengkonsolidasikan kader menjelang pelantikan anggota dewan yang akan berlangsung besok Rabu, (1/10).
Syarif mengatakan konsolidasi itu diperlukan untuk membangun suatu kekuatan yang baik untuk lima tahun ke depan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014