Jakarta (Antara Kalbar) - Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan bidang Pengawasan Perbankan I Mulya E Siregar mengatakan inovasi dan totalitas dukungan pemerintah adalah kunci bagi perbankan syariah nasional mengejar ketertinggalan dari negara-negara seperti Malaysia dan Inggris.
"Inovasi ini diperlukan agar dapat menghasilkan produk syariah, jaringan distribusi, infrastruktur yang mendukung perbankan syariah dan benar-benar diminati masyarakat," ujar Mulya pada konfrensi pers Forum Riset Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa.
Sedangkan totalitas dukungan pemerintah, ujar Mulya, harus dibuktikan dengan pembentukan institusi atau lembaga yang menopang stabilitas sistem keuangan syariah, seperti yang dimiliki Inggris dan Malaysia.
Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan dan Institut Pertanian Bogor pada 14-16 Oktober 2014 akan mengusung tema "Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". Seminar bertempat di kampus IPB Dramaga, Bogor.
Mulya mengatakan, mengulang kerja sama yang telah berjalan, OJK berusaha menggandeng Universitas dan Perguruan Tinggi untuk melakukan riset dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia sistem keuangan syariah.
"Area riset yang belum dikembangkan masih sangat luas, sehingga akdemisi dan peneliti di bidang ini perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya agar mengimbangi laju kebutuhan industri," ujarnya.
Riset dan dukungan Univeristas dapat, kata dia, akan membuka peluang-peliang potensi yang lahir dari ranah ilmiah untuk membuat inovasi perbankan syariah.
Inovasi dari riset keuangan syariah ini juga sangat penting bagi Otoritas untuk menentukan kebijakan baru yang alan dikeluarkan. Hal tersebut, ujar Mulya, menjadi salah satu alasan, untuk mensinergikan kajian dalam riset dengan kondisi industri perbankan terkini.
Kelemahan kajian ilmiah dalam industri perbankan syariah yang menyebabkan minimnya inovasi, ujar dia, telah menjadi penyebab pertumbuhan industri perbankan dan jasa keuangan syariah lainnya selama ini kerap melambat.
"Riset dan dunia industri ini makanya harus nyambung," ujar dia.
Hasil riset dari Forum yang akan diselenggarakan bersama IPB ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi bagian Rencana Induk Jasa Keuangan Indonesia yang akan segera diterbitkan OJK pada November.
OJK telah enam kali menyelenggarakan forum riset keuangan syariah bersama berbagai Universitas.
Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edy Setiadi menambahkan pihaknya menganggarkan RP3 miliar untuk riset dari total RP25 miliar anggaran Departemen.
Pada perkembangan industri jasa keuangan syariah, per Agustus 2014, jumlah penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah mencapai RP194,64 triliun. Sedangkan, pembiayaan yang dikucurkan sejumlah RP193,31 triliun, dan aset RP251,26 triliun.
(I029/B. Situmorang)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Inovasi ini diperlukan agar dapat menghasilkan produk syariah, jaringan distribusi, infrastruktur yang mendukung perbankan syariah dan benar-benar diminati masyarakat," ujar Mulya pada konfrensi pers Forum Riset Keuangan Syariah di Jakarta, Selasa.
Sedangkan totalitas dukungan pemerintah, ujar Mulya, harus dibuktikan dengan pembentukan institusi atau lembaga yang menopang stabilitas sistem keuangan syariah, seperti yang dimiliki Inggris dan Malaysia.
Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan dan Institut Pertanian Bogor pada 14-16 Oktober 2014 akan mengusung tema "Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". Seminar bertempat di kampus IPB Dramaga, Bogor.
Mulya mengatakan, mengulang kerja sama yang telah berjalan, OJK berusaha menggandeng Universitas dan Perguruan Tinggi untuk melakukan riset dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia sistem keuangan syariah.
"Area riset yang belum dikembangkan masih sangat luas, sehingga akdemisi dan peneliti di bidang ini perlu ditingkatkan jumlah dan kualitasnya agar mengimbangi laju kebutuhan industri," ujarnya.
Riset dan dukungan Univeristas dapat, kata dia, akan membuka peluang-peliang potensi yang lahir dari ranah ilmiah untuk membuat inovasi perbankan syariah.
Inovasi dari riset keuangan syariah ini juga sangat penting bagi Otoritas untuk menentukan kebijakan baru yang alan dikeluarkan. Hal tersebut, ujar Mulya, menjadi salah satu alasan, untuk mensinergikan kajian dalam riset dengan kondisi industri perbankan terkini.
Kelemahan kajian ilmiah dalam industri perbankan syariah yang menyebabkan minimnya inovasi, ujar dia, telah menjadi penyebab pertumbuhan industri perbankan dan jasa keuangan syariah lainnya selama ini kerap melambat.
"Riset dan dunia industri ini makanya harus nyambung," ujar dia.
Hasil riset dari Forum yang akan diselenggarakan bersama IPB ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi bagian Rencana Induk Jasa Keuangan Indonesia yang akan segera diterbitkan OJK pada November.
OJK telah enam kali menyelenggarakan forum riset keuangan syariah bersama berbagai Universitas.
Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edy Setiadi menambahkan pihaknya menganggarkan RP3 miliar untuk riset dari total RP25 miliar anggaran Departemen.
Pada perkembangan industri jasa keuangan syariah, per Agustus 2014, jumlah penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah mencapai RP194,64 triliun. Sedangkan, pembiayaan yang dikucurkan sejumlah RP193,31 triliun, dan aset RP251,26 triliun.
(I029/B. Situmorang)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014