Jakarta (Antara Kalbar) - Partai Golkar menilai keberadaan PPP dalam Koalisi Merah Putih (KMP) harus dievaluasi karena sikap partai tersebut yang menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019.
"PPP dievaluasi keberadaannya karena kami tidak bisa menerima dan mempertahankan sikap PPP tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.
Fadel menilai keberadaan PPP dalam KMP tidak terlalu berpengaruh karena dari sisi suara partai kecil. Karena itu menurut dia, apabila PPP keluar dari KMP tidak akan merugikan KMP sebagai satu kesatuan.
"Kami mengerti posisi PPP ngotot mendapatkan kursi MPR, dan saya sudah bilang saat lobi mereka akan diberikan kompensasi di alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi," ujarnya.
Fadel mengatakan para pimpinan KMP akan segera rapat untuk menentukan arah keberadaan PPP di koalisi tersebut.
Menurut dia, awalnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berada diposisi KMP untuk komitmen berada di koalisi saat pemilihan pimpinan MPR.
"PPP tidak ada pemimpinnya sehingga mereka bergerak sendiri dan tidak mau mendengar perintah SDA sehingga tidak kompak," katanya.
Fadel menegaskan KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan "check and balances" pemerintahan. Dia mengatakan masyarakat jangan berprasangka buruk penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"PPP dievaluasi keberadaannya karena kami tidak bisa menerima dan mempertahankan sikap PPP tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu.
Fadel menilai keberadaan PPP dalam KMP tidak terlalu berpengaruh karena dari sisi suara partai kecil. Karena itu menurut dia, apabila PPP keluar dari KMP tidak akan merugikan KMP sebagai satu kesatuan.
"Kami mengerti posisi PPP ngotot mendapatkan kursi MPR, dan saya sudah bilang saat lobi mereka akan diberikan kompensasi di alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi," ujarnya.
Fadel mengatakan para pimpinan KMP akan segera rapat untuk menentukan arah keberadaan PPP di koalisi tersebut.
Menurut dia, awalnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berada diposisi KMP untuk komitmen berada di koalisi saat pemilihan pimpinan MPR.
"PPP tidak ada pemimpinnya sehingga mereka bergerak sendiri dan tidak mau mendengar perintah SDA sehingga tidak kompak," katanya.
Fadel menegaskan KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan "check and balances" pemerintahan. Dia mengatakan masyarakat jangan berprasangka buruk penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014