Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rumor berisi tuduhan bahwa MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 sehingga membuka peluang perpanjangan masa jabatannya sebagai hal yang keterlaluan.
"Saya tidak tahu dari mana berita yang 'menghasut' itu berasal. Barangkali agar situasi politik yang sudah panas, bertambah panas lagi," kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya Jumat seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Menurut SBY, Minggu lalu, ia mendapat informasi dari tokoh reformis terkemuka yang mengabarkan MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo dengan cara rapat paripurna MPR dibuat tidak kuorum sehingga tidak memenuhi syarat.
Lebih lanjut diisukan, dengan tidak dilantiknya Joko Widodo oleh MPR maka SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden, padahal sesuai konstitusi harus berakhir 20 Oktober mendatang.
"Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab," kata SBY.
SBY mengingatkan bahwa kini Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.
Oleh karena itu, MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih.
"Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game) politik kita. Ketua MPR juga telah menegaskan hal ini," katanya menegaskan.
Presiden SBY mengingatkan yang dilakukan oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR, haruslah masuk akal, taat asas dan sungguh memahami kehendak rakyat.
Sepuluh tahun lalu, lanjut SBY, rakyat marah karena sebagai Presiden baru, ia tidak boleh berpidato pada hari pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2004.
"Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," kata SBY seraya menambahkan saat itu ada yang bilang MPR "ditekan"oleh pihak tertentu untuk tidak membolehkan dirinya berpidato.
SBY menilai keterlaluan jika ada yang menuduhnya ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden RI.
"Apapun, jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang," kata SBY seraya mengingatkan bahwa konstitusi telah menetapkan seorang Presiden hanya menjabat selama dua periode.
"Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu," katanya menambahkan.
SBY menegaskan tidak ada niat bagi dirinya untuk memperpanjang jabatannya sebagai Presiden.
"Satu hari pun tidak. 10 tahun sudah sangat cukup dan saya syukuri," kata SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik.
"Mari ukir sejarah baru dengan mendukung Presiden terpilih Joko Widodo demi kepentingan bangsa," katanya.
Dalam waktu dekat, SBY bersama Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono akan menemui masyarakat secara langsung untuk berpamitan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya tidak tahu dari mana berita yang 'menghasut' itu berasal. Barangkali agar situasi politik yang sudah panas, bertambah panas lagi," kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya Jumat seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Menurut SBY, Minggu lalu, ia mendapat informasi dari tokoh reformis terkemuka yang mengabarkan MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo dengan cara rapat paripurna MPR dibuat tidak kuorum sehingga tidak memenuhi syarat.
Lebih lanjut diisukan, dengan tidak dilantiknya Joko Widodo oleh MPR maka SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden, padahal sesuai konstitusi harus berakhir 20 Oktober mendatang.
"Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab," kata SBY.
SBY mengingatkan bahwa kini Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR.
Oleh karena itu, MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih.
"Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game) politik kita. Ketua MPR juga telah menegaskan hal ini," katanya menegaskan.
Presiden SBY mengingatkan yang dilakukan oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR, haruslah masuk akal, taat asas dan sungguh memahami kehendak rakyat.
Sepuluh tahun lalu, lanjut SBY, rakyat marah karena sebagai Presiden baru, ia tidak boleh berpidato pada hari pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2004.
"Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," kata SBY seraya menambahkan saat itu ada yang bilang MPR "ditekan"oleh pihak tertentu untuk tidak membolehkan dirinya berpidato.
SBY menilai keterlaluan jika ada yang menuduhnya ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden RI.
"Apapun, jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang," kata SBY seraya mengingatkan bahwa konstitusi telah menetapkan seorang Presiden hanya menjabat selama dua periode.
"Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu," katanya menambahkan.
SBY menegaskan tidak ada niat bagi dirinya untuk memperpanjang jabatannya sebagai Presiden.
"Satu hari pun tidak. 10 tahun sudah sangat cukup dan saya syukuri," kata SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik.
"Mari ukir sejarah baru dengan mendukung Presiden terpilih Joko Widodo demi kepentingan bangsa," katanya.
Dalam waktu dekat, SBY bersama Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono akan menemui masyarakat secara langsung untuk berpamitan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014