Jakarta (Antara Kalbar) - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjamin kebebasan umat beragama.
"Selain masalah ekonomi, politik, dan kesejahteraan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin kebebasan umat beragama," ujar Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena, di Jakarta, Jumat.
Namun, GAMKI menyayangkan setelah selesai dilantik pada 20 Oktober 2014 hingga berjalannya proses pemerintahan yang baru, pemerintah belum pernah menyinggung secara nyata permasalahan dan jaminan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.
"Pesan penting perihal pluralisme tidak muncul dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo," katanya.
Padahal, menurut data Wahid Institute, yang dilansir beberapa waktu lalu menunjukkan terjadi 245 kasus kekerasan atas nama agama di sepanjang tahun 2013.
"Tantangan di Indonesia semakin banyak. Padahal Indonesia berbasiskan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya
GAMKI meminta kepada Jokowi untuk melakukan moratorium terhadap penyegelan rumah ibadah dan mengevaluasi keberadaan peraturan bersama menteri terkait pendirian rumah ibadah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Selain masalah ekonomi, politik, dan kesejahteraan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa negara hadir untuk menjamin kebebasan umat beragama," ujar Ketua Umum GAMKI Michael Wattimena, di Jakarta, Jumat.
Namun, GAMKI menyayangkan setelah selesai dilantik pada 20 Oktober 2014 hingga berjalannya proses pemerintahan yang baru, pemerintah belum pernah menyinggung secara nyata permasalahan dan jaminan terhadap kebebasan beribadah di Indonesia.
"Pesan penting perihal pluralisme tidak muncul dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo," katanya.
Padahal, menurut data Wahid Institute, yang dilansir beberapa waktu lalu menunjukkan terjadi 245 kasus kekerasan atas nama agama di sepanjang tahun 2013.
"Tantangan di Indonesia semakin banyak. Padahal Indonesia berbasiskan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya
GAMKI meminta kepada Jokowi untuk melakukan moratorium terhadap penyegelan rumah ibadah dan mengevaluasi keberadaan peraturan bersama menteri terkait pendirian rumah ibadah.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014