KPU Kalbar menunggu DP4 untuk perbarui data pemilih

Pontianak (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat, Suryadi, mengatakan pihaknya masih menunggu data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk memperbarui data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024.

"Sampai saat ini kami masih menantikan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) guna memperbarui data pemilih menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024," kata Suryadi di Pontianak, Kamis.

Menurut Suryadi, proses pembaruan data pemilih akan dimulai setelah Kementerian Dalam Negeri menyerahkan DP4 ke KPU RI. Data ini nantinya akan disinkronkan dengan daftar pemilih atau DPT Pemilu tahun 2024.

"Kami berharap DP4 dapat diserahkan tepat waktu, mungkin pada 2 Mei 2024, dan semoga tidak ada kendala dalam prosesnya," tuturnya.

Suryadi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat saat petugas pemutakhiran data pemilih berkunjung ke rumah mereka. "Kami mengajak masyarakat untuk memberikan data dengan jujur saat petugas kami berkunjung," katanya.

Ia menjelaskan bahwa prosedur pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada kali ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada pemilu 2024. KPU terus berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti Kemendagri dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Suryadi menegaskan bahwa KPU masih menunggu data terkait status penduduk, termasuk jumlah TNI/Polri dan data warga yang telah meninggal dunia. "Kami akan menyinkronkan DP4 dengan data yang kami miliki, dan masih menunggu untuk melihatnya," katanya.

Mengenai proses pembaruan data, Suryadi mengatakan bahwa masa pencoklitan akan berlangsung dari 2 Mei hingga 23 September 2024.

"Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak selama proses ini berlangsung. Kami akan menghapus data yang tidak layak masuk dalam daftar pemilih berdasarkan surat resmi dari instansi terkait. Namun, jika tidak ada informasi resmi, kami tidak akan melakukan penghapusan. Meskipun ada laporan dari masyarakat tentang data yang tidak akurat," kata Suryadi.