Kupang (Antara Kalbar) - Raknamo hanyalah sebuah perkampungan sunyi di Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Sabtu (20/12) untuk meletakkan batu pertama pembangunan Bendungan Raknamo senilai Rp782 miliar.
Bendungan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kota dan Kabupaten Kupang serta untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi areal pertanian di sekitarnya seluas 841 hektare, pengendalian banjir daerah hilir yang merupakan kawasan pengembangan ibu kota Kabupaten Kupang di Oelamasi serta pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM) berdaya 216,675 kW atau sekitar 0,216 MW per unit.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek tersebut merasa optimistis dengan rencana pengembangan proyek tersebut, karena debet air yang bersumber dari bendungan tersebut mencapai 100 liter/detik.
"Kami optimistis Bendungan Raknamo membawa efek positif bagi pengembangan sektor lainnya," kata Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ridwan Darma.
Lokasi pembangunan Bendungan Raknamo terletak di Sungai Noel Puames dengan luas genangan waduk sekitar 104 meter dari permukaan laut pada areal seluas sekitar 147,30 hektare dengan puncak bendungan pada titik permukaan (elevasi) sekitar 110,20 meter dari permukaan laut.
Mengapa wilayah Raknamo yang sebagiannya telah dihuni warga eks Timor Timur yang memilih tetap menjadi WNI pascareferendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia pada Agustus 1999 itu dipilih menjadi lokasi pembangunan bendungan? PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentu punya alasan.
Ridwan Darma menjelaskan luas daerah aliran sungai (DAS) di kawasan tersebut mencapai 38,34 km2 dengan panjang sungai sekitar 15,71 kilometer dengan dukungan hujan tahunan di daerah dataran tinggi Camplong mencapai 1,258 mm dan Raknamo sendiri mencapai 1,522 mm.
Tingkat pemasukan (inflow) air hujan dalam setahun diperkirakan mencapai 14,59 juta m3 dengan debit rata-rata setiap musim hujan 1,380 m3/detik, sedang debit rata-rata pada musim kemarau sekitar 0,233 m3/detik. Dengan rekaman data tersebut, Raknamo dipandang layak untuk pembangunan sebuah bendungan.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kupang untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 2014, menjadi momentum yang penting untuk meletakkan batu pertama pembangunan Bendungan Raknamo yang berjarak sekitar 35 km timur dari Kupang, ibu kota Provinsi NTT.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pertanian dan kelautan di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam tahun ini, akan dibangun sekitar 11 bendungan, dan salah satu di antaranya adalah Raknamo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan bendungan-bendungan tersebut memakan waktu sampai tiga tahun anggaran dengan menelan biaya sekitar Rp5,6 triliun.
"Anggaran sebesar Rp5,6 triliun tersebut untuk pembangunan lima proyek bendungan yang sudah plotkan dalam tahun anggaran 2014, sedang untuk tahun anggaran 2015, kita plotkan untuk enam proyek bendungan yang akan menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun," ujarnya.
Sejumlah media di Tanah Air melukiskan pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengejar "setoran" dengan menggarap proyek infrastruktur di seantero nusantara untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, seperti yang tercermin dari pembangunan Bendungan Tilong yang "ground breaking"-nya akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (20/12).
Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Widiarto menjelaskan proyek bendungan yang akan dibangun dengan APBN tahun anggaran 2014 antara lain Bendungan Keureti di Aceh Utara, dengan nilai proyek Rp1,68 triliun.
Bendungan Karian di Lebak, Banten, bernilai investasi Rp1,68 triliun, Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah, senilai Rp620 miliar, Bendungan Raknamo Kupang, NTT, senilai Rp760 miliar dan Bendungan Lolak di Sulawesi Utara Rp850 miliar. Total kapasitas bendungan mencapai 60 juta meter kubik, dengan investasi Rp50.000/m3, sehingga total nilai proyek seluruhnya sebesar Rp5,59 triliun.
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso menambahkan selain lima bendungan tersebut, pemerintah juga akan membangun tujuh proyek serupa pada 2016, sedang pada tahun anggaran 2017 dan 2019 akan dibangun enam waduk, sedang 2018 akan dibangun lima waduk.
Getolnya pemerintahan Presiden Jokowi, demikian sapaan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu, dalam membangun proyek bendungan tersebut untuk mencapai tingkat kemandirian pangan serta mendorong ketersediaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan PLTM.
"Potensi PLTA di Indonesia seharusnya bisa mencapai 75 giga watt, namun saat ini yang masih dikembangkan untuk listrik hanya 5,75 persen. Pembangunan infrastruktur tersebut kita harapkan mampu mengerek sasaran perekonomian Indonesia di atas 6-7 persen, tanpa meninggalkan kualitas," tambah Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Kementerian Perekonomian Lucky Eko Wiryanto.
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksi ketahanan air menjadi tantangan Indonesia pada masa depan, di mana ada empat dari sembilan pulau besar di Indonesia terancam mengalami defisit air pada 2015, yakni Pulau Jawa akan mengalami defisit sekitar 134,103 juta meter kubik per tahun, Sulawesi defisit sekitar 42,518 juta meter kubik per tahun, Bali mengalami defisit sekitar 27.652 meter kubik per tahun dan NTT defisit sekitar 4.546 juta meter kubik per tahun.
"Meskipun sumber daya air di Indonesia melimpah, namun ketahanan air saat ini dalam ancaman akibat distribusi penduduknya tidak merata dan kegiatan sosial ekonomi masih berpusat di Jawa," ujar Guru Besar Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung Robertus Wahyudi Triweko.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Komisi V DPR-RI, sehingga dalam masa resesnya belum lama ini menyempatkan diri untuk meninjau lokasi pembangunan proyek tersebut di Desa Raknamo.
"Kami memberi perhatian khusus terhadap pembangunan proyek ini (Bendungan Raknamo, red), sehingga kami minta agar proyeknya dibangun tidak "multi years" tetapi hanya dalam tiga tahun anggaran saja agar masyarakat segera menikmati keberadaan bendungan tersebut," kata Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemy Francis ketika memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi V ke Raknamo, Sabtu (13/12).
Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan NTT-1 yang meliputi daratan Pulau Timor bagian barat, Rote dan Sabu mengatakan pembangunan Bendungan Tilong merupakan kebutuhan mendasar, sehingga komisi yang dipimpinnya sepakat untuk diselesaikan dalam tiga tahun anggaran dari lima tahun (multi years) yang diagendakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kami sangat mendukung pembangunan Bendungan Raknamo sehingga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat untuk mempercepatnya dalam dua atau tiga tahun anggaran. Kalau proyek multi years nanti banyak biaya yang akan dikeluarkan," tambah anggota Komisi V DPR-RI Sigit Sosiantomo.
Pembangunan bendungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat NTT yang sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Setidaknya warga tiga desa di Kupang Timur, yakni Naibonat, Raknamo dan Desa Manusak selalu meradang di musim kemarau, karena tak ada sumber air kehidupan yang menopang kebutuhan mereka.
Mungkin, Bendungan Raknamo dapat menjawab kebutuhan mereka akan air bersih di musim kemarau. Hadirnya bendungan tersebut menjadi sesuatu yang spesial bagi NTT diusianya yang ke-56 pada 20 Desember 2014. Raknamo, perkampungan nan sunyi sepi itu akhirnya menjadi titik awal dimulainya pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo guna percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Bendungan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kota dan Kabupaten Kupang serta untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi areal pertanian di sekitarnya seluas 841 hektare, pengendalian banjir daerah hilir yang merupakan kawasan pengembangan ibu kota Kabupaten Kupang di Oelamasi serta pembangkit listrik tenaga mikro (PLTM) berdaya 216,675 kW atau sekitar 0,216 MW per unit.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek tersebut merasa optimistis dengan rencana pengembangan proyek tersebut, karena debet air yang bersumber dari bendungan tersebut mencapai 100 liter/detik.
"Kami optimistis Bendungan Raknamo membawa efek positif bagi pengembangan sektor lainnya," kata Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ridwan Darma.
Lokasi pembangunan Bendungan Raknamo terletak di Sungai Noel Puames dengan luas genangan waduk sekitar 104 meter dari permukaan laut pada areal seluas sekitar 147,30 hektare dengan puncak bendungan pada titik permukaan (elevasi) sekitar 110,20 meter dari permukaan laut.
Mengapa wilayah Raknamo yang sebagiannya telah dihuni warga eks Timor Timur yang memilih tetap menjadi WNI pascareferendum di bekas provinsi ke-27 Indonesia pada Agustus 1999 itu dipilih menjadi lokasi pembangunan bendungan? PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentu punya alasan.
Ridwan Darma menjelaskan luas daerah aliran sungai (DAS) di kawasan tersebut mencapai 38,34 km2 dengan panjang sungai sekitar 15,71 kilometer dengan dukungan hujan tahunan di daerah dataran tinggi Camplong mencapai 1,258 mm dan Raknamo sendiri mencapai 1,522 mm.
Tingkat pemasukan (inflow) air hujan dalam setahun diperkirakan mencapai 14,59 juta m3 dengan debit rata-rata setiap musim hujan 1,380 m3/detik, sedang debit rata-rata pada musim kemarau sekitar 0,233 m3/detik. Dengan rekaman data tersebut, Raknamo dipandang layak untuk pembangunan sebuah bendungan.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kupang untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 2014, menjadi momentum yang penting untuk meletakkan batu pertama pembangunan Bendungan Raknamo yang berjarak sekitar 35 km timur dari Kupang, ibu kota Provinsi NTT.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi salah satu misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pertanian dan kelautan di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam tahun ini, akan dibangun sekitar 11 bendungan, dan salah satu di antaranya adalah Raknamo.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan bendungan-bendungan tersebut memakan waktu sampai tiga tahun anggaran dengan menelan biaya sekitar Rp5,6 triliun.
"Anggaran sebesar Rp5,6 triliun tersebut untuk pembangunan lima proyek bendungan yang sudah plotkan dalam tahun anggaran 2014, sedang untuk tahun anggaran 2015, kita plotkan untuk enam proyek bendungan yang akan menelan biaya sekitar Rp2,6 triliun," ujarnya.
Sejumlah media di Tanah Air melukiskan pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengejar "setoran" dengan menggarap proyek infrastruktur di seantero nusantara untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, seperti yang tercermin dari pembangunan Bendungan Tilong yang "ground breaking"-nya akan dilakukan Presiden Joko Widodo pada Sabtu (20/12).
Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Widiarto menjelaskan proyek bendungan yang akan dibangun dengan APBN tahun anggaran 2014 antara lain Bendungan Keureti di Aceh Utara, dengan nilai proyek Rp1,68 triliun.
Bendungan Karian di Lebak, Banten, bernilai investasi Rp1,68 triliun, Bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah, senilai Rp620 miliar, Bendungan Raknamo Kupang, NTT, senilai Rp760 miliar dan Bendungan Lolak di Sulawesi Utara Rp850 miliar. Total kapasitas bendungan mencapai 60 juta meter kubik, dengan investasi Rp50.000/m3, sehingga total nilai proyek seluruhnya sebesar Rp5,59 triliun.
Direktur Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso menambahkan selain lima bendungan tersebut, pemerintah juga akan membangun tujuh proyek serupa pada 2016, sedang pada tahun anggaran 2017 dan 2019 akan dibangun enam waduk, sedang 2018 akan dibangun lima waduk.
Getolnya pemerintahan Presiden Jokowi, demikian sapaan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu, dalam membangun proyek bendungan tersebut untuk mencapai tingkat kemandirian pangan serta mendorong ketersediaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan PLTM.
"Potensi PLTA di Indonesia seharusnya bisa mencapai 75 giga watt, namun saat ini yang masih dikembangkan untuk listrik hanya 5,75 persen. Pembangunan infrastruktur tersebut kita harapkan mampu mengerek sasaran perekonomian Indonesia di atas 6-7 persen, tanpa meninggalkan kualitas," tambah Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Daerah Kementerian Perekonomian Lucky Eko Wiryanto.
Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup memproyeksi ketahanan air menjadi tantangan Indonesia pada masa depan, di mana ada empat dari sembilan pulau besar di Indonesia terancam mengalami defisit air pada 2015, yakni Pulau Jawa akan mengalami defisit sekitar 134,103 juta meter kubik per tahun, Sulawesi defisit sekitar 42,518 juta meter kubik per tahun, Bali mengalami defisit sekitar 27.652 meter kubik per tahun dan NTT defisit sekitar 4.546 juta meter kubik per tahun.
"Meskipun sumber daya air di Indonesia melimpah, namun ketahanan air saat ini dalam ancaman akibat distribusi penduduknya tidak merata dan kegiatan sosial ekonomi masih berpusat di Jawa," ujar Guru Besar Teknik dan Manajemen Sumber Daya Air dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung Robertus Wahyudi Triweko.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut juga mendapat perhatian khusus dari Komisi V DPR-RI, sehingga dalam masa resesnya belum lama ini menyempatkan diri untuk meninjau lokasi pembangunan proyek tersebut di Desa Raknamo.
"Kami memberi perhatian khusus terhadap pembangunan proyek ini (Bendungan Raknamo, red), sehingga kami minta agar proyeknya dibangun tidak "multi years" tetapi hanya dalam tiga tahun anggaran saja agar masyarakat segera menikmati keberadaan bendungan tersebut," kata Ketua Komisi V DPR-RI Fary Djemy Francis ketika memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi V ke Raknamo, Sabtu (13/12).
Politisi Partai Gerindra dari daerah pemilihan NTT-1 yang meliputi daratan Pulau Timor bagian barat, Rote dan Sabu mengatakan pembangunan Bendungan Tilong merupakan kebutuhan mendasar, sehingga komisi yang dipimpinnya sepakat untuk diselesaikan dalam tiga tahun anggaran dari lima tahun (multi years) yang diagendakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"Kami sangat mendukung pembangunan Bendungan Raknamo sehingga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat untuk mempercepatnya dalam dua atau tiga tahun anggaran. Kalau proyek multi years nanti banyak biaya yang akan dikeluarkan," tambah anggota Komisi V DPR-RI Sigit Sosiantomo.
Pembangunan bendungan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat NTT yang sering mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Setidaknya warga tiga desa di Kupang Timur, yakni Naibonat, Raknamo dan Desa Manusak selalu meradang di musim kemarau, karena tak ada sumber air kehidupan yang menopang kebutuhan mereka.
Mungkin, Bendungan Raknamo dapat menjawab kebutuhan mereka akan air bersih di musim kemarau. Hadirnya bendungan tersebut menjadi sesuatu yang spesial bagi NTT diusianya yang ke-56 pada 20 Desember 2014. Raknamo, perkampungan nan sunyi sepi itu akhirnya menjadi titik awal dimulainya pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo guna percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh nusantara.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014