Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, YAT Lukman Riberu meminta masyarakat yang mengetahui ada guru PNS yang malas mengajar segera menyampaikannya pada Dinas Pendidikan.
"Sampaikan saja ke kami, pasti kami tindak guru tersebut. Bila perlu akan kami cabut sertifikasinya supaya tidak dapat tunjangan lagi," katanya di Sintang.
Lukman mengingatkan tidak dibenarkan guru PNS yang sudah mendapatkan tunjangan baik tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah perbatasan serta daerah terpencil justru malas mengajar.
Harusnya, menurut dia, dengan tunjangan tersebut diharapkan para guru bekerjanya menjadi lebih baik dan profesional.
"Guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi ini harus menjadi contoh bagi guru lain. Bukannya memperalat guru honorer dengan uangnya yang cukup untuk menggantikan tugas dia. Sementara dia lenggang kangkung dan berada di kota. Itu tidak benar," katanya.
Lukman berharap masyarakat melaporkan hal ini jika menemukannya. Dia juga meminta guru-guru honorer dan guru kontrak jangan mau jika diminta guru PNS untuk menggantikannya mengajar.
"Jangan mau kalau perlu laporkan," katanya.
Kepala Disdik Sintang ini membantah jumlah pengawas yang terbatas membuat tidak semua guru bisa terkontrol. Justru dia berharap kepala sekolah bisa mengawasi guru di sekolahnya.
Sebelumnya, seorang warga Ketungau Hulu yang enggan disebut namanya mengaku sering menemukan guru PNS di daerahnya yang meninggalkan tugas.
Dia menyebut bukan guru PNS yang ada di desanya, di sejumlah sekolah di desa lain yang ada di perbatasan, gurunya seringkali tidak berada di tempat.
"Biasanya ada di tempat ya kalau pas mau ambil gaji. Setelah itu tidak ada di tempat," katanya.
Menurut dia,para guru PNS ini meminta guru honorer atau guru kontrak yang ada di sekolahnya untuk mengajar menggantikan guru PNS tersebut. Warga perbatasan itu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terutama pengawas tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.
Salah seorang mantan guru kontrak juga membenarkan guru PNS yang bertugas di perbatasan sering meninggalkan tugas. Bahkan dia sendiri mengaku berhenti karena bosan sering disuruh menggantikan guru PNS tersebut mengajar.
Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengaku belum pernah mendengar ada guru PNS dan CPNS yang bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya.
"Saya baru dengar informasi ini. Tapi ini akan jadi bahan kami tim penilai kinerja untuk membahas ini supaya ke depan tidak ada lagi PNS yang seperti itu, mengambil gaji buta. Bukan haknya berarti. Kami akan cek ke BKD dan instansi yang membidangi untuk evaluasi," kata dia.
(Faiz/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Sampaikan saja ke kami, pasti kami tindak guru tersebut. Bila perlu akan kami cabut sertifikasinya supaya tidak dapat tunjangan lagi," katanya di Sintang.
Lukman mengingatkan tidak dibenarkan guru PNS yang sudah mendapatkan tunjangan baik tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah perbatasan serta daerah terpencil justru malas mengajar.
Harusnya, menurut dia, dengan tunjangan tersebut diharapkan para guru bekerjanya menjadi lebih baik dan profesional.
"Guru-guru yang mendapatkan tunjangan profesi ini harus menjadi contoh bagi guru lain. Bukannya memperalat guru honorer dengan uangnya yang cukup untuk menggantikan tugas dia. Sementara dia lenggang kangkung dan berada di kota. Itu tidak benar," katanya.
Lukman berharap masyarakat melaporkan hal ini jika menemukannya. Dia juga meminta guru-guru honorer dan guru kontrak jangan mau jika diminta guru PNS untuk menggantikannya mengajar.
"Jangan mau kalau perlu laporkan," katanya.
Kepala Disdik Sintang ini membantah jumlah pengawas yang terbatas membuat tidak semua guru bisa terkontrol. Justru dia berharap kepala sekolah bisa mengawasi guru di sekolahnya.
Sebelumnya, seorang warga Ketungau Hulu yang enggan disebut namanya mengaku sering menemukan guru PNS di daerahnya yang meninggalkan tugas.
Dia menyebut bukan guru PNS yang ada di desanya, di sejumlah sekolah di desa lain yang ada di perbatasan, gurunya seringkali tidak berada di tempat.
"Biasanya ada di tempat ya kalau pas mau ambil gaji. Setelah itu tidak ada di tempat," katanya.
Menurut dia,para guru PNS ini meminta guru honorer atau guru kontrak yang ada di sekolahnya untuk mengajar menggantikan guru PNS tersebut. Warga perbatasan itu meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang terutama pengawas tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja.
Salah seorang mantan guru kontrak juga membenarkan guru PNS yang bertugas di perbatasan sering meninggalkan tugas. Bahkan dia sendiri mengaku berhenti karena bosan sering disuruh menggantikan guru PNS tersebut mengajar.
Sekda Sintang, Yosepha Hasnah mengaku belum pernah mendengar ada guru PNS dan CPNS yang bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya.
"Saya baru dengar informasi ini. Tapi ini akan jadi bahan kami tim penilai kinerja untuk membahas ini supaya ke depan tidak ada lagi PNS yang seperti itu, mengambil gaji buta. Bukan haknya berarti. Kami akan cek ke BKD dan instansi yang membidangi untuk evaluasi," kata dia.
(Faiz/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015