DKP Terkendala Anggaran Untuk Pengadaan Kartu Nelayan

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Kabid Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Bustami menjelaskan bahwa sejauh ini pihaknya terbenturnya anggaran terkait untuk melakukan sosialisasi program dan bantuan Kartu Nelayan.

    

"Maunya kami tahun 2014 pengadaan untuk Kartu Nelayan itu bisa selesai. Namun, kita tidak didukung dana dari APBD yang mengakomodir itu, tapi sebelumnya juga kita perlu klarifikasi kepada penerima bantuan itu," kata Bustami di Sungai Raya, Rabu.

    

Dia menjelaskan, sebenarnya masalah Kartu Nelayan ini adalah wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, namun para nelayan sebelumnya harus mengusulkan terlebih dahulu kepada pihaknya.

    

"Dari usulan itu, nantinya akan ditindaklanjuti kepada provinsi untuk meminta program untuk nelayan itu," tuturnya.

    

Bustami menambahkan,sebelumnya pengajuan dari para nelayan di Kecamatan Sungai Kakap sudah pernah melakukan pengusulan kepada DKP Kabupaten Kubu Raya, namun pihaknya menginginkan target tahun 2014 kemarin program tersebut sudah dapat terealisasikan.

    

Namun, untuk merealisasikan program itu, tentunya DKP Kubu Raya harus cek ke lapangan terhadap para penerima bantuan dari pemerintah, lantaran sejauh ini banyaknya terjadi manipulasi data untuk mendapatkan program bantuan Kartu Nelayan.

    

"Kita tidak mau yang masyarakat yang bukan nelayan mendapatkan bantuan juga, itu yang jadi hambatan. Nantinya ketidaktepatan sasaran kita juga yang disalahkan, kita sebenarnya realisasi ini ingin cepat supaya nelayan di Kubu Raya dapat teridentitas," katanya.

    

Bustami berharap kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Kubu Raya jangan tanggung-tanggung untuk memprioritaskan nelayan Kubu Raya. Namun dia berharap agar masalah belum terealisasinya program itu juga menjadi beban Pemda Kubu Raya.

    

"Untuk itu kita sangat mengharapkan, pemerintah pusat juga dapat segera mengakomodir dana untuk melakukan sosialisasi. Saya minta kepada pemerintah dananya itu harus betul-betul untuk menganggarkan bantuan ini," katanya.

(KR-RDO/N005)