Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla minta pemerintah daerah yang memiliki lahan agar berperan menyediakan lokasi untuk didirikan bangunan dalam upaya membangun satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pak Wapres mengarahkan pemda yang punya lahan agar ikut membantu dan pemda yang punya lahan akan prioritas untuk dibangun perumahan," kata Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan persiapan pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dikatakan Menteri, pembangunan sejuta rumah rencananya akan tersebar ke seluruh pelosok daerah di Tanah Air.
Dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, kata Basuki, beberapa daerah yang tersedia lahan untuk dibangun rumah antara lain di Kabupaten Gunung Sitoli 10 hektare, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias masing-masing tujuh hektare.
"Beberapa hari lalu saya sudah datang agar lahan itu bisa dibangun rumah. Jadi arahan Wapres Pemda agar berkontribusi menyediakan lahan," katanya.
Namun demikian, katanya, bukan berarti pada pemda yang tak punya lahan tidak akan dibangun rumah bagi MBR.
"Kan tentunya di situ ada pengembang dan Perumnas yang juga punya lahan bisa dibangun rumah," tambahnya.
Wapres, kata Basuki, juga mengarahkan agar suku bunga untuk pembelian rumah oleh MBR bisa diturunkan dari 7,25 persen menjadi lima persen sehingga cicilannya bisa turun dari Rp800 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan.
Penurunan bunga tersebut, kata Menteri, sangat dimungkinkan dan saat ini sedang dihitung.
Sementara dari sisi perbankan, penurunan suku bunga juga akan dibicarakan yang rencananya akan mengundang pihak perbankan
"Staf khusus Wapres rencananya akan mengundang BTN, BRI, BI dan ADB serta lembaga keuangan untuk membahas suku bunga," katanya.
Persiapan pembangunan sejuta rumah tersebut, kata Basuki, harus segera diselesaikan mengingat minggu depan akan dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo.
(A025/A.F. Firman)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pak Wapres mengarahkan pemda yang punya lahan agar ikut membantu dan pemda yang punya lahan akan prioritas untuk dibangun perumahan," kata Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melaporkan persiapan pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dikatakan Menteri, pembangunan sejuta rumah rencananya akan tersebar ke seluruh pelosok daerah di Tanah Air.
Dari hasil kunjungan ke sejumlah daerah, kata Basuki, beberapa daerah yang tersedia lahan untuk dibangun rumah antara lain di Kabupaten Gunung Sitoli 10 hektare, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias masing-masing tujuh hektare.
"Beberapa hari lalu saya sudah datang agar lahan itu bisa dibangun rumah. Jadi arahan Wapres Pemda agar berkontribusi menyediakan lahan," katanya.
Namun demikian, katanya, bukan berarti pada pemda yang tak punya lahan tidak akan dibangun rumah bagi MBR.
"Kan tentunya di situ ada pengembang dan Perumnas yang juga punya lahan bisa dibangun rumah," tambahnya.
Wapres, kata Basuki, juga mengarahkan agar suku bunga untuk pembelian rumah oleh MBR bisa diturunkan dari 7,25 persen menjadi lima persen sehingga cicilannya bisa turun dari Rp800 ribu per bulan menjadi Rp600 ribu per bulan.
Penurunan bunga tersebut, kata Menteri, sangat dimungkinkan dan saat ini sedang dihitung.
Sementara dari sisi perbankan, penurunan suku bunga juga akan dibicarakan yang rencananya akan mengundang pihak perbankan
"Staf khusus Wapres rencananya akan mengundang BTN, BRI, BI dan ADB serta lembaga keuangan untuk membahas suku bunga," katanya.
Persiapan pembangunan sejuta rumah tersebut, kata Basuki, harus segera diselesaikan mengingat minggu depan akan dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas dipimpin Presiden Joko Widodo.
(A025/A.F. Firman)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015