Jakarta (Antara Kalbar) - Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang berharap tim independen atau tim tujuh yang dibentuk Presiden Joko Widodo dapat bekerja objektif dan maksimal dengan melepaskan semua kepentingan.
"Tim tersebut harus bekerja objektif dan maksimal serta melepaskan kepentingan tertentu agar maksud dan tujuan pembentukannya sesuai dengan kemauan Presiden," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan masyarakat harus menyikapi dengan baik dan cerdas terkait pembentukan tim tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan dari fungsi dan tugas tim tersebut.
Menurut dia Presiden ingin hukum sebagai panglima dan tidak mau mencampuri masalah penegakkan hukum.
"Karena itu tim independen itu harus punya batasan, apa yang bisa dikerjakan dan tidak boleh dilakukan," ujarnya.
Junimart mengatakan apabila tim itu melakukan investigasi namun ternyata pekerjaannya menyimpang maka akan menimbulkan bola liar.
Selain itu dia berharap tim independen itu bekerja maksimal dan menampung suara dari para ahli, KPK, dan Kepolisian.
Menurut dia kerja tim itu jangan sampai mencampur adukkan kepentingan pribadi dari orang-orang yang sedang tersangkut kasus di kedua institusi tersebut.
"Kerja tim tersebut jangan mencampur adukkan kepentingan pribadi dari orang yang sedang tersangkut kasus," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil sejumlah tokoh untuk mendapatkan masukan terkait kisruh KPK-Polri pada Minggu (25/1). Para tokoh tersebut akan menjadi tim independen yang terdiri dari berbagai kalangan.
Tim tersebut terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidique, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Oegroseno, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.
Selain itu ada mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Tim tersebut harus bekerja objektif dan maksimal serta melepaskan kepentingan tertentu agar maksud dan tujuan pembentukannya sesuai dengan kemauan Presiden," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan masyarakat harus menyikapi dengan baik dan cerdas terkait pembentukan tim tersebut, namun ada hal yang harus diperhatikan dari fungsi dan tugas tim tersebut.
Menurut dia Presiden ingin hukum sebagai panglima dan tidak mau mencampuri masalah penegakkan hukum.
"Karena itu tim independen itu harus punya batasan, apa yang bisa dikerjakan dan tidak boleh dilakukan," ujarnya.
Junimart mengatakan apabila tim itu melakukan investigasi namun ternyata pekerjaannya menyimpang maka akan menimbulkan bola liar.
Selain itu dia berharap tim independen itu bekerja maksimal dan menampung suara dari para ahli, KPK, dan Kepolisian.
Menurut dia kerja tim itu jangan sampai mencampur adukkan kepentingan pribadi dari orang-orang yang sedang tersangkut kasus di kedua institusi tersebut.
"Kerja tim tersebut jangan mencampur adukkan kepentingan pribadi dari orang yang sedang tersangkut kasus," katanya.
Sebelumnya Presiden Jokowi memanggil sejumlah tokoh untuk mendapatkan masukan terkait kisruh KPK-Polri pada Minggu (25/1). Para tokoh tersebut akan menjadi tim independen yang terdiri dari berbagai kalangan.
Tim tersebut terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidique, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Oegroseno, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.
Selain itu ada mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015