Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Oesman Sapta Odang menegaskan wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan dari masyarakat Indonesia.
"Daerah perbatasan harus menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia. Artinya, selain aman dan megah, wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan dari masyarakat Indonesia," kata Oesman Sapta di Senayan, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut Oesman menjelaskan selama ini pembangunan di wilayah perbatasan dilakukan hanya dengan pendekatan keamanan tanpa pendekatan kesejahteraan.
Selain itu, kata dia, sistem sentralisasi pemerintahan selama ini berakibat terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat.
"Paradigma lama memandang daerah perbatasan sebagai daerah terluar dan hanya menjadi halaman belakang Indonesia," kata Oesman Sapta.
Karena itu, tambah Oesman, pemerintahan Jokowi-JK dengan program Nawacita yang berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam rangka NKRI harus segera diwujudkan.
"Komitmen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan integratif serta menentukan skala prioritasnya," kata Oesman.
Oesman juga menyatakan bahwa para pembantu presiden wajib merealisasikan komitmen tersebut.
"MPR akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk memprioritaskan sekaligus mensinergikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Oesman Sapta.
(J004/S. Pinardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Daerah perbatasan harus menjadi pintu gerbang sekaligus etalase Indonesia. Artinya, selain aman dan megah, wilayah perbatasan harus menjadi gambaran kesejahteraan dari masyarakat Indonesia," kata Oesman Sapta di Senayan, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut Oesman menjelaskan selama ini pembangunan di wilayah perbatasan dilakukan hanya dengan pendekatan keamanan tanpa pendekatan kesejahteraan.
Selain itu, kata dia, sistem sentralisasi pemerintahan selama ini berakibat terjadinya penumpukan kekuasaan di pusat.
"Paradigma lama memandang daerah perbatasan sebagai daerah terluar dan hanya menjadi halaman belakang Indonesia," kata Oesman Sapta.
Karena itu, tambah Oesman, pemerintahan Jokowi-JK dengan program Nawacita yang berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam rangka NKRI harus segera diwujudkan.
"Komitmen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan integratif serta menentukan skala prioritasnya," kata Oesman.
Oesman juga menyatakan bahwa para pembantu presiden wajib merealisasikan komitmen tersebut.
"MPR akan mendorong pemerintahan Jokowi-JK dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya untuk memprioritaskan sekaligus mensinergikan penyelenggaraan pembangunan di wilayah perbatasan," kata Oesman Sapta.
(J004/S. Pinardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015