    Ambon (Antara Kalbar) - Sejumlah gubernur yang mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2015, di Ambon, menolak kebijakan lelang jabatan karena akan berdampak pada eselonisasi pegawai negeri sipil (PNS).
        "Kami menolak diberlakukan lelang jabatan seperti yang diterapkan Pemprov DKI. Ini tidak sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, para Gubernur harus bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan masalah ini," kata Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Sabtu.
        Masalah lelang jabatan tersebut mengemuka di akhir Rakernas APPSI saat memasuki sesi rekomendasi yang dipimpin Ketua asosiasi Syahrul Yasin Limpo serta Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid.
        Sejumlah Gubernur mendesak Rakernas APPSI mengeluarkan satu rekomendasi yang menjadi produk bersama untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sebagai bentuk penolakan atas penerapan sistem lelang jabatan tersebut.
        Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, menegaskan, sistem lelang jabatan tidak bisa digunakan karena malah berdampak terhadap ketidak pastian karir PNS atau eselonisasi, serta menurunkan semangat dan etos kerja pegawai.
        "Para PNS pasti tidak mau bekerja, karena telah merintis karir dari bawah dan saat mencapai jenjang untuk menduduki suatu jebatan, kemudian jabatan tersebut dilelang dan ditempati orang lain," ujar Syahrul Yasin Limpo.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015