Jakarta (Antara Kalbar) - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya berencana meningkatkan alokasi dana investasi pada bidang properti.
"Untuk investasi, sekarang kita sedang bahas persiapan peningkatan alokasi investasi langsung dan investasi properti dimana penambahan rencananya maksimum mencapai hingga 30 persen," ujar Elvyn G Masassya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, peningkatan dana investasi ini terbagi ke dalam dua jalur, yaitu investasi secara langsung dan investasi melalui pembiayaan bank yang juga dikenal dengan investasi tidak langsung.
Lebih lanjut ia menjelaskan rencana peningkatan yang dilakukan untuk investasi langsung akan mencapai sepuluh persen, sedangkan porsi yang disiapkan untuk investasi tidak langsung mencapai 20 persen, sehingga keseluruhan nilainya menjadi 30 persen.
Hingga saat ini, kedua usulan tersebut telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan pihak Kementerian Tenaga Kerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Untuk investasi, sekarang kita sedang bahas persiapan peningkatan alokasi investasi langsung dan investasi properti dimana penambahan rencananya maksimum mencapai hingga 30 persen," ujar Elvyn G Masassya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, peningkatan dana investasi ini terbagi ke dalam dua jalur, yaitu investasi secara langsung dan investasi melalui pembiayaan bank yang juga dikenal dengan investasi tidak langsung.
Lebih lanjut ia menjelaskan rencana peningkatan yang dilakukan untuk investasi langsung akan mencapai sepuluh persen, sedangkan porsi yang disiapkan untuk investasi tidak langsung mencapai 20 persen, sehingga keseluruhan nilainya menjadi 30 persen.
Hingga saat ini, kedua usulan tersebut telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2013, tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan bersama dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan pihak Kementerian Tenaga Kerja.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015