Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pansus DPRD Kabupaten Kubu Raya yang bertugas menangani LKPJ Bupati Kubu Raya, mempelajari lemahnya serapan anggaran yang terjadi pada pemerintahan Kubu Raya tahun 2014.
"Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serapan anggaran tahun 2014 yang disampaikan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali beberapa waktu lalu, terdapat sembilan serapan anggaran yang tidak mencapai target. Bahkan kedelapan serapan anggaran itu di bawah 80 persen sehingga kita akan mempelajari dan telaah penyebab sehingga capaian target itu tidak terpenuhi," kata ketua Pansus LKPJ Bupati Kubu Raya tahun anggaran 2014, Agus Sudarmansyah di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, jika ada target yang tidak terpenuhi, ada kemungkinan daya serap yang lemah sehingga perlu dipelajari pihaknya terkait indikator apa yang menyebabkan daya serap itu lemah. Karena banyak indikator penyebabnya seperti lelang yang gagal, atau kelebihan anggaran pada pelelangan paket itu sendiri.
Agus Sudarmansyah mengatakan sesuai amanat peraturan pemerintah tahun 2007 berkaitan dengan LKPJ pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD yang nantinya LKPJ tersebut akan di konfirmasi dan klarifikasi dengan realisasi program di lapangan.
"Artinya LKPJ tahun 2014 ini untuk implementasinya erat kaitannya dengan APBD 2014. Jika ada capaian sudah sesuai dengan ketentuan maka kami berikan penghargaan untuk Pemkab Kubu Raya," katanya.
Namun kata Agus, ketika ada program yang tidak mencapai target, bahkan jika pihaknya menemukan indikasi penyimpangan maka Pansus tersebut akan memberi saran dan masukan kepada Bupati agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada penyelenggaraan tahun berikutnya.
Agus menjelaskan pada amanat PP tahun 2007 kewenangan dari pansus LKPJ hanya menghasilkan suatu rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada Bupati. Saran dan Kubu Raya masukan itu dalam rangka upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun-tahun berikutnya.
"Pada konteks inilah, Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya menelaah seluruh program yang telah dilaksanakan bupati pada APBD 2014," katanya.
Agus menambahkan jika terjadi program Bupati Kubu Raya yang tidak mencapai target bahkan terjadi penyimpangan selain direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan. Namun tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membentuk pansus baru untuk menindaklanjuti hal itu.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serapan anggaran tahun 2014 yang disampaikan Bupati Kubu Raya, Rusman Ali beberapa waktu lalu, terdapat sembilan serapan anggaran yang tidak mencapai target. Bahkan kedelapan serapan anggaran itu di bawah 80 persen sehingga kita akan mempelajari dan telaah penyebab sehingga capaian target itu tidak terpenuhi," kata ketua Pansus LKPJ Bupati Kubu Raya tahun anggaran 2014, Agus Sudarmansyah di Sungai Raya, Kamis.
Menurutnya, jika ada target yang tidak terpenuhi, ada kemungkinan daya serap yang lemah sehingga perlu dipelajari pihaknya terkait indikator apa yang menyebabkan daya serap itu lemah. Karena banyak indikator penyebabnya seperti lelang yang gagal, atau kelebihan anggaran pada pelelangan paket itu sendiri.
Agus Sudarmansyah mengatakan sesuai amanat peraturan pemerintah tahun 2007 berkaitan dengan LKPJ pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban memberikan LKPJ kepada DPRD yang nantinya LKPJ tersebut akan di konfirmasi dan klarifikasi dengan realisasi program di lapangan.
"Artinya LKPJ tahun 2014 ini untuk implementasinya erat kaitannya dengan APBD 2014. Jika ada capaian sudah sesuai dengan ketentuan maka kami berikan penghargaan untuk Pemkab Kubu Raya," katanya.
Namun kata Agus, ketika ada program yang tidak mencapai target, bahkan jika pihaknya menemukan indikasi penyimpangan maka Pansus tersebut akan memberi saran dan masukan kepada Bupati agar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada penyelenggaraan tahun berikutnya.
Agus menjelaskan pada amanat PP tahun 2007 kewenangan dari pansus LKPJ hanya menghasilkan suatu rekomendasi yang berisi saran dan masukan kepada Bupati. Saran dan Kubu Raya masukan itu dalam rangka upaya penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun-tahun berikutnya.
"Pada konteks inilah, Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya menelaah seluruh program yang telah dilaksanakan bupati pada APBD 2014," katanya.
Agus menambahkan jika terjadi program Bupati Kubu Raya yang tidak mencapai target bahkan terjadi penyimpangan selain direkomendasikan untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan. Namun tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membentuk pansus baru untuk menindaklanjuti hal itu.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015