Sukadana (Antara Kalbar) - Kabupaten Kayong Utara akan terus mempercepat proses reformasi birokrasi sekaligus sebagai pilot project oleh Lembaga Kemitraan bersama Kota Pontianak.
"Tahapan penyelenggaraan reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mungkin apabila, Kayong Utara ini dibandingkan dengan daerah lainnya masih sangat jauh tertinggal, baik secara akses transportasi, informasi, ketersediaan fasilitas pendukung maupun dari sisi sumber daya manusianya," ungkap Bupati Kayong Utara Hildi Hamid di Sukadana.
Menurut dia, adanya dukungan tersebut menjadi entry point awal dari rangkaian kegiatan terkait percepatan reformasi birokrasi di Kayong Utara yang juga tengah digalakkan secara nasional.
Bupati Hildi Hamid menyampaikan Kayong Utara telah melaksanakan beberapa kebijakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Satu diantaranya pelaksanaan seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama dalam hal ini posisi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala dinas Perikanan dan Kelautan serta Sekretaris DPRD.
Bupati menyatakan telah berupaya melakukan proses pencegahan pelaksanaan KKN dengan melakukan beberapa kegiatan.yang untuk mendukung pencegahan pelaksanaan KKN tersebut. Diantaranya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk seluruh Pejabat Eselon II dan Eselon III serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015