Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Syarif Abdullah Alkadri mengatakan, konflik yang terjadi di tingkat internal partai jangan mengganggu agenda nasional yang sudah ditetapkan sebelumnya.
"Pilkada adalah agenda nasional, jangan hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, UU yang baru disahkan harus direvisi," kata Syarif Abdullah di Pontianak, Selasa.
Sementara, lanjut dia, banyak persoalan lain yang lebih mendesak untuk dibahas DPR seperti masalah ekonomi ataupun keamanan.
Ia menambahkan, khusus untuk UU Pilkada, dalam setahun ada empat perubahan sebelum dilaksanakan. "Ini mungkin bisa dicatat di buku `record` sebagai Undang-Undang yang paling banyak direvisi sebelum dilaksanakan," kata dia.
Ia membantah pernyataan pimpinan DPR bahwa semua fraksi sepakat untuk merevisi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Pilkada."Fraksi Nasdem tidak sepakat. Padahal itu hanya wacana dari pimpinan DPR," ungkap dia.
Ia mengingatkan, di dalam UU tentang Partai Politik sudah jelas mengatur tentang sengketa partai. "Diselesaikan di tingkat mahkamah parpol. Kalau tidak selesai, baru melalui peradilan umum," katanya.
Ia menyarankan agar partai yang masih berpolemik di tingkat internal mengembalikan semua mekanisme penyelesaian sesuai Undang-Undang. "Dan partai yang ikut dalam pencalonan kepala daerah, harus terdaftar secara resmi," ujar dia.
Selain itu, dengan menggulirkan perubahan terhadap UU Pilkada, hanya akan membawa konflik di tingkat partai ke ranah yang lebih luas karena melibatkan partai-partai lain dalam pembahasannya sementara pelaksanaan Pilkada sudah semakin dekat.
"Kalau mau merevisi, tunggu setelah lima tahun. Kalau tidak, maka hanya akan memperluas konflik ke DPR," kata anggota DPR RI Komisi II dari daerah pemilihan Kalbar ini menegaskan.
Ia berharap semua elit politik berpikir untuk kepentingan yang lebih besar. "Buang ego kelompok, kepentingan golongan. Ingat, Pemilu serentak dijadwalkan pada 2027. Ini agenda nasional, kita tidak ingin tidak sukses," kata Ketua DPD Partai Nasdem Kalbar ini.
***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pilkada adalah agenda nasional, jangan hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, UU yang baru disahkan harus direvisi," kata Syarif Abdullah di Pontianak, Selasa.
Sementara, lanjut dia, banyak persoalan lain yang lebih mendesak untuk dibahas DPR seperti masalah ekonomi ataupun keamanan.
Ia menambahkan, khusus untuk UU Pilkada, dalam setahun ada empat perubahan sebelum dilaksanakan. "Ini mungkin bisa dicatat di buku `record` sebagai Undang-Undang yang paling banyak direvisi sebelum dilaksanakan," kata dia.
Ia membantah pernyataan pimpinan DPR bahwa semua fraksi sepakat untuk merevisi UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Pilkada."Fraksi Nasdem tidak sepakat. Padahal itu hanya wacana dari pimpinan DPR," ungkap dia.
Ia mengingatkan, di dalam UU tentang Partai Politik sudah jelas mengatur tentang sengketa partai. "Diselesaikan di tingkat mahkamah parpol. Kalau tidak selesai, baru melalui peradilan umum," katanya.
Ia menyarankan agar partai yang masih berpolemik di tingkat internal mengembalikan semua mekanisme penyelesaian sesuai Undang-Undang. "Dan partai yang ikut dalam pencalonan kepala daerah, harus terdaftar secara resmi," ujar dia.
Selain itu, dengan menggulirkan perubahan terhadap UU Pilkada, hanya akan membawa konflik di tingkat partai ke ranah yang lebih luas karena melibatkan partai-partai lain dalam pembahasannya sementara pelaksanaan Pilkada sudah semakin dekat.
"Kalau mau merevisi, tunggu setelah lima tahun. Kalau tidak, maka hanya akan memperluas konflik ke DPR," kata anggota DPR RI Komisi II dari daerah pemilihan Kalbar ini menegaskan.
Ia berharap semua elit politik berpikir untuk kepentingan yang lebih besar. "Buang ego kelompok, kepentingan golongan. Ingat, Pemilu serentak dijadwalkan pada 2027. Ini agenda nasional, kita tidak ingin tidak sukses," kata Ketua DPD Partai Nasdem Kalbar ini.
***2***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015