Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak dan Badan Pusat Statistik setempat melakukan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam rangka sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015.
Kepala Bappeda Kota Pontianak, Uray Indra Mulya di Pontianak, Kamis, mengingatkan kepada camat dan lurah agar melaporkan data yang benar-benar akurat dan valid sehingga tidak ada data ganda terkait penduduk miskin di Kota Pontianak.
"Ia menjelaskan Bidang Statistik di Bappeda Kota Pontianak agar mensinkronkan kembali sehingga data yang keluar benar-benar data yang valid dan tidak ada perbedaan dengan BPS Pontianak.
Uray menyatakan cakupan luas wilayah miskin di Kota Pontianak tahun 2014, semakin berkurang, dari data tahun 2014, seluas 84,23 hektare, kemudian tahun ini berkurang menjadi 70,56 hektare.
"Kami berharap jumlah cakupan wilayah miskin di Kota Pontianak terus berkurang, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Pontianak, Suminar mengatakan digelarnya rakor dan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang BDT (Basis Data
Terpadu) kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkot Pontianak yang tergabung dalam TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).
"Ini mengisyaratkan peranan pemerintah daerah yang demikian penting terutama partisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaan forum konsultasi publik di tingkat kelurahan serta adanya pengesahan hasil konsultasi publik dalam bentuk nota kesepahaman atau berita acara," ungkapnya.
Ia berharap setelah kegiatan itu, para SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Hasil pendataan ini akan digunakan untuk meringankan beban masyarakat miskin," katanya.
Menurut dia, saat ini BDT digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
Tujuannya, mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu agar dapat meminimalkan kekurangakuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT, kata Suminar.
(A057/R021)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Kepala Bappeda Kota Pontianak, Uray Indra Mulya di Pontianak, Kamis, mengingatkan kepada camat dan lurah agar melaporkan data yang benar-benar akurat dan valid sehingga tidak ada data ganda terkait penduduk miskin di Kota Pontianak.
"Ia menjelaskan Bidang Statistik di Bappeda Kota Pontianak agar mensinkronkan kembali sehingga data yang keluar benar-benar data yang valid dan tidak ada perbedaan dengan BPS Pontianak.
Uray menyatakan cakupan luas wilayah miskin di Kota Pontianak tahun 2014, semakin berkurang, dari data tahun 2014, seluas 84,23 hektare, kemudian tahun ini berkurang menjadi 70,56 hektare.
"Kami berharap jumlah cakupan wilayah miskin di Kota Pontianak terus berkurang, artinya tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin bertambah," ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Pontianak, Suminar mengatakan digelarnya rakor dan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang BDT (Basis Data
Terpadu) kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkot Pontianak yang tergabung dalam TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah).
"Ini mengisyaratkan peranan pemerintah daerah yang demikian penting terutama partisipasi aktif untuk mendukung pelaksanaan forum konsultasi publik di tingkat kelurahan serta adanya pengesahan hasil konsultasi publik dalam bentuk nota kesepahaman atau berita acara," ungkapnya.
Ia berharap setelah kegiatan itu, para SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama tentang PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu). Hasil pendataan ini akan digunakan untuk meringankan beban masyarakat miskin," katanya.
Menurut dia, saat ini BDT digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
Tujuannya, mempertajam ketepatan sasaran melalui pemutakhiran informasi rumah tangga dan individu agar dapat meminimalkan kekurangakuratan penetapan sasaran serta berupaya menjangkau rumah tangga miskin yang belum tercakup dalam BDT, kata Suminar.
(A057/R021)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015