Jakarta (Antara Kalbar) - Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi yang berada di laut melalui kerja sama dengan komunitas internasional.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan menteri luar negeri ketiga negara di Putera Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (20/5), dengan syarat bahwa proses penempatan dan pemulangan para pengungsi diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu satu tahun.
Saat ini, diperkirakan ada 7.000 orang yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh, masih berada di kapal-kapal yang terkatung-katung di perairan kawasan ASEAN.
"Dalam konteks Bali Process juga, kita selalu menekankan perlunya kerja sama 'country of origin' (negara asal), 'country of transit' (negara transit) dan 'country of destination' (negara tujuan), serta organisasi-organisasi internasional, semuanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini," kata Menlu Retno Marsudi melalui pesan pendek yang diterima di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan Menlu Retno telah melakukan pertemuan bilateral dengan menlu Myanmar.
Menurut Arrmanatha, pertemuan tersebut merupakan pertemuan kehormatan yang biasa dilakukan oleh menlu suatu negara ASEAN yang baru menjabat untuk mengunjungi negara-negara anggota di kawasan, namun Menlu Retno juga menyampaikan kesepakatan politik di antara Indonesia, Malaysia dan Thailand kepada Myanmar.
"Selain membicarakan kerja sama bilateral Indonesia-Myanmar, Menlu juga menyampaikan hasil pertemuan Kuala Lumpur, dan dalam hal ini Myanmar menyatakan siap untuk berkontribusi untuk mengatasi merebaknya 'irregular migration' (perpindahan manusia yang tak lazim) yang terjado saat ini," kata dia.
Jubir Kemlu juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima lebih dari 1.700 pengungsi sejak kapal pertama mendarat di wilayah utara Aceh pada 10 Mei lalu.
Terkait tudingan kepada Indonesia bahwa TNI AL telah menolak kapal para pengungsi, Arrmanatha menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan pernah mendorong kapal-kapal pengungsi yang masuk ke perairan di wilayah NKRI.
Sebaliknya, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pemberian penampungan, makanan dan obat-obatan, serta terus bekerja sama dengan badan internasional untuk mengatasi permasalahan migrasi yang tak lazim tersebut.
"Yang terjadi di lapangan adalah TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan, selama mereka melihat atau menemui kapal yang tidak memiliki izin yang diperlukan untuk memasuki wilayah Indonesia, maka konteksnya adalah dalam rangka melindungi kedaulatan," kata Arrmanatha.
(A060/H. Wahyudono)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan menteri luar negeri ketiga negara di Putera Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (20/5), dengan syarat bahwa proses penempatan dan pemulangan para pengungsi diselesaikan komunitas internasional dalam kurun waktu satu tahun.
Saat ini, diperkirakan ada 7.000 orang yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh, masih berada di kapal-kapal yang terkatung-katung di perairan kawasan ASEAN.
"Dalam konteks Bali Process juga, kita selalu menekankan perlunya kerja sama 'country of origin' (negara asal), 'country of transit' (negara transit) dan 'country of destination' (negara tujuan), serta organisasi-organisasi internasional, semuanya harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini," kata Menlu Retno Marsudi melalui pesan pendek yang diterima di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan Menlu Retno telah melakukan pertemuan bilateral dengan menlu Myanmar.
Menurut Arrmanatha, pertemuan tersebut merupakan pertemuan kehormatan yang biasa dilakukan oleh menlu suatu negara ASEAN yang baru menjabat untuk mengunjungi negara-negara anggota di kawasan, namun Menlu Retno juga menyampaikan kesepakatan politik di antara Indonesia, Malaysia dan Thailand kepada Myanmar.
"Selain membicarakan kerja sama bilateral Indonesia-Myanmar, Menlu juga menyampaikan hasil pertemuan Kuala Lumpur, dan dalam hal ini Myanmar menyatakan siap untuk berkontribusi untuk mengatasi merebaknya 'irregular migration' (perpindahan manusia yang tak lazim) yang terjado saat ini," kata dia.
Jubir Kemlu juga menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima lebih dari 1.700 pengungsi sejak kapal pertama mendarat di wilayah utara Aceh pada 10 Mei lalu.
Terkait tudingan kepada Indonesia bahwa TNI AL telah menolak kapal para pengungsi, Arrmanatha menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak akan pernah mendorong kapal-kapal pengungsi yang masuk ke perairan di wilayah NKRI.
Sebaliknya, Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pemberian penampungan, makanan dan obat-obatan, serta terus bekerja sama dengan badan internasional untuk mengatasi permasalahan migrasi yang tak lazim tersebut.
"Yang terjadi di lapangan adalah TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan, selama mereka melihat atau menemui kapal yang tidak memiliki izin yang diperlukan untuk memasuki wilayah Indonesia, maka konteksnya adalah dalam rangka melindungi kedaulatan," kata Arrmanatha.
(A060/H. Wahyudono)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015