Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - Bupati Melawi, Firman Muntaco kembali memunculkan wacana pemanfaatan beras lokal untuk lebih banyak digunakan oleh para jajaran pegawai dan masyarakat guna menghindari kekhawatiran beredarnya beras sintetis di masyarakat.
"Beras lokal kita ini saya rasa cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Apalagi kita pernah dapat penghargaan peningkatan produksi beras di atas lima persen dari presiden," kata Firman Muntaco di Nanga Pinoh, Minggu.
Akan tetapi menurut dia, beras lokal tersebut belum terkelola dan terdistribusi dengan baik sehingga jarang ada di pasar.
Padahal ia memiliki pemikiran beras lokal harus dibeli pemerintah untuk sementara, dan nantinya setiap pegawai negeri diwajibkan untuk membelinya.
"Mungkin kebijakan ke depan. PNS ada tunjangan beras digajinya. Jadi nanti bisa diwajibkan paling tidak setiap pegawai membeli beras lokal sebesar 10 kg. Dengan ada kebijakan seperti ini, paling tidak ini juga akan mengangkat hasil produksi gabah petani di Melawi," katanya.
Menurutnya, bila ada kebijakan untuk mewajibkan para PNS membeli beras lokal, nantinya para petani tidak lagi merasa jenuh karena padinya tak terbeli. Beras lokal ini tinggal diberikan label dan nantinya bisa dibeli oleh PNS, atau TNI dan Polri.
"Nanti kalau sudah ada label, beras lokal ini bahkan juga bisa dipasarkan ke tempat lain," katanya lagi.
Terkait peredaran beras plastik, Firman berharap masyarakat di Melawi tetap waspada saat mengkonsumsi beras sehari-hari. Banyak cara untuk membedakan, beras yang memang asli dan beras palsu yang menggunakan plastik atau bahan berbahaya lainnya.
"Saya sudah perintahkan instansi terkait agar minggu depan mengecek. Walau mungkin belum didapat, kita akan lakukan sidak ke gudang dan ke pasar. Saya tidak mau kecolongan karena ini akan menjadi masalah," katanya menegaskan.
Beras lokal khas Melawi sendiri sebenarnya sudah pernah diluncurkan saat pelaksanaan MTQ tingkat provinsi pada tahun 2012. Namun karena berbagai persoalan seperti belum adanya perusahaan yang mengelola dan mengatur distribusinya membuat beras lokal ini tak beredar secara rutin di pasaran.
(Ekos/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Beras lokal kita ini saya rasa cukup untuk dikonsumsi masyarakat. Apalagi kita pernah dapat penghargaan peningkatan produksi beras di atas lima persen dari presiden," kata Firman Muntaco di Nanga Pinoh, Minggu.
Akan tetapi menurut dia, beras lokal tersebut belum terkelola dan terdistribusi dengan baik sehingga jarang ada di pasar.
Padahal ia memiliki pemikiran beras lokal harus dibeli pemerintah untuk sementara, dan nantinya setiap pegawai negeri diwajibkan untuk membelinya.
"Mungkin kebijakan ke depan. PNS ada tunjangan beras digajinya. Jadi nanti bisa diwajibkan paling tidak setiap pegawai membeli beras lokal sebesar 10 kg. Dengan ada kebijakan seperti ini, paling tidak ini juga akan mengangkat hasil produksi gabah petani di Melawi," katanya.
Menurutnya, bila ada kebijakan untuk mewajibkan para PNS membeli beras lokal, nantinya para petani tidak lagi merasa jenuh karena padinya tak terbeli. Beras lokal ini tinggal diberikan label dan nantinya bisa dibeli oleh PNS, atau TNI dan Polri.
"Nanti kalau sudah ada label, beras lokal ini bahkan juga bisa dipasarkan ke tempat lain," katanya lagi.
Terkait peredaran beras plastik, Firman berharap masyarakat di Melawi tetap waspada saat mengkonsumsi beras sehari-hari. Banyak cara untuk membedakan, beras yang memang asli dan beras palsu yang menggunakan plastik atau bahan berbahaya lainnya.
"Saya sudah perintahkan instansi terkait agar minggu depan mengecek. Walau mungkin belum didapat, kita akan lakukan sidak ke gudang dan ke pasar. Saya tidak mau kecolongan karena ini akan menjadi masalah," katanya menegaskan.
Beras lokal khas Melawi sendiri sebenarnya sudah pernah diluncurkan saat pelaksanaan MTQ tingkat provinsi pada tahun 2012. Namun karena berbagai persoalan seperti belum adanya perusahaan yang mengelola dan mengatur distribusinya membuat beras lokal ini tak beredar secara rutin di pasaran.
(Ekos/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015