Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hingga saat ini baru 27 kabupaten/kota yang selesai melakukan validasi data masyarakat miskin guna memastikan mereka mendapat intervensi program dari pemerintah.
"Memang sejak awal posisinya adalah 'belt' berjalan, yang sudah final, dicetak dan langsung didistribusi. Jadi kita tidak menunggu semua selesai baru dicetak kartu," kata Mensos di Jakarta, Selasa.
Menurut Mensos, mekanisme yang digunakan memang "belt" berjalan, sementara Kementerian Sosial tetap melakukan proses penyisiran dari data yang sudah selesai.
Mensos menjelaskan, saat ini ada 130 kabupaten/kota yang tengah proses penyelesaian validasi data kemiskinan sementara masih ada sekitar 370 kabupaten/kota yang baru memulai.
Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelesaikan validasi data adalah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Di pusat komando berada di Kementerian Sosial sementara di daerah ada yang berada di Bappeda ada juga di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang koordinatornya adalah wakil bupati atau wakil wali kota.
"Dari Kemensos koordinasinya ke bawah itu ke dinas sosial, sementara dinas sosial tidak semua memiliki kesetaraan komunikasi dan interaksi dengan wakil bupati atau wakil wali kota. Jadi posisi ini yang oleh Komisi VIII DPR direkomendasikan supaya ada penguatan kelembagaan," tambah Mensos.
Diharapkan pada Juni 2015, daerah sudah menyelesaikan validasi data sehingga bisa segera dilakukan intervensi program.
Meski validasi data belum sepenuhnya selesai, Mensos memastikan bahwa "buffer" sebanyak 840 ribu untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak akan hangus. Begitu juga dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kapan data masuk bisa langsung didistribusikan, tetapi akan lebih baik disegerakan supaya Juli anak-anak masuk sekolah mereka lebih termotivasi karena sudah mendapatkan dukungan untuk melengkapi alat-alat sekolah mereka," kata Mensos.
(D016/H. Wahyudono)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Memang sejak awal posisinya adalah 'belt' berjalan, yang sudah final, dicetak dan langsung didistribusi. Jadi kita tidak menunggu semua selesai baru dicetak kartu," kata Mensos di Jakarta, Selasa.
Menurut Mensos, mekanisme yang digunakan memang "belt" berjalan, sementara Kementerian Sosial tetap melakukan proses penyisiran dari data yang sudah selesai.
Mensos menjelaskan, saat ini ada 130 kabupaten/kota yang tengah proses penyelesaian validasi data kemiskinan sementara masih ada sekitar 370 kabupaten/kota yang baru memulai.
Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelesaikan validasi data adalah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Di pusat komando berada di Kementerian Sosial sementara di daerah ada yang berada di Bappeda ada juga di Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang koordinatornya adalah wakil bupati atau wakil wali kota.
"Dari Kemensos koordinasinya ke bawah itu ke dinas sosial, sementara dinas sosial tidak semua memiliki kesetaraan komunikasi dan interaksi dengan wakil bupati atau wakil wali kota. Jadi posisi ini yang oleh Komisi VIII DPR direkomendasikan supaya ada penguatan kelembagaan," tambah Mensos.
Diharapkan pada Juni 2015, daerah sudah menyelesaikan validasi data sehingga bisa segera dilakukan intervensi program.
Meski validasi data belum sepenuhnya selesai, Mensos memastikan bahwa "buffer" sebanyak 840 ribu untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak akan hangus. Begitu juga dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Kapan data masuk bisa langsung didistribusikan, tetapi akan lebih baik disegerakan supaya Juli anak-anak masuk sekolah mereka lebih termotivasi karena sudah mendapatkan dukungan untuk melengkapi alat-alat sekolah mereka," kata Mensos.
(D016/H. Wahyudono)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015