Sungai Raya (Antara Kalbar) - Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus memastikan pemerintah setempat tetap berupaya meningkatkan mutu program dan terobosan untuk masyarakat pada tahun 2015 dengan memaksimalkan kinerja jajaran SKPD.
"Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Pansus LKPJ Bupati Kubu Raya tahun 2014, memang ada beberapa kinerja SKPD yang perlu ditingkatkan. Terkait hal tersebut, pada tahun ini kita sudah memaksimalkan kinerja setiap SKPD agar pada LKPJ Bupati tahun 2015 ini, program kerja bupati bisa membaik," kata Hermanus di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, catatan dari dewan ini tentunya menjadi evaluasi bagi Pemkab untuk menjadi bahan perbaikan sehingga ke depan lebih baik lagi.
Rekomendasi yang diberikan DPRD Kubu Raya katanya, akan menjadi catatan bagi pihaknya agar dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara lebih baik ke depannya.
"Ke depannya kami berharap tidak hanya sebatas perencanaan saja baik tapi juga pelaksanaan dan diimbangi dengan pengawasan yang baik dan pelaporan yang baik. Banyak program yang akan kita lakukan melalui berbagai terobosan," kata Hermanus.
Di tempat yang sama, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah mengatakan, pihaknya menilai selama tahun 2014, daya serap anggaran Pemkab Kubu Raya menurun. Jelas itu implikasi dari kinerja yang kurang maksimal.
"Jadi tak heran jika DPRD memberikan penilaian hanya 79,12 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang telah disampaikan bupati dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya (LKPj) Tahun 2014 yang mencakup 29 urusan wajib dan 8 urusan pilihan," katanya.
Agus menjelaskan, penurunan daya serap anggaran dan capaian penyelenggaraan pemerintah dikarenakan pada tahun 2014 lalu merupakan masa transisi pemerintahan di Kubu Raya.
Pada saat itu kata Agus telah terjadi perubahan struktur dan personil di tubuh pemerintahan. Yakni banyaknya pergantian posisi sejumlah jabatan.
"Hal ini berdampak besar terhadap komunikasi dan koordinasi yang lemah akibatnya sinkronisasi program antar SKPD belum jalan," tuturnya.
Ia mendorong mesti ada penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD sehingga berbagai kegiatan pembangunan bisa berjalan maksimal.
Pansus dalam memberikan penilaian sedikitnya menggunakan lima tolok ukur yakni masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome, manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang diimplementasikan melalui RKPD tahun 2014. Dengan nilai rata-rata 79,12 maka kinerja pemerintahan hanya dikategorikan cukup baik.
Wakil ketua DPRD Kubu Raya Soeprapto mengatakan rekomendasi dari DPRD Kubu Raya ini merupakan catatan yang penting bagi pemerintah daerah Kubu Raya.
"Dari semua penilaian yang dilakukan DPRD melalui pansus LKPj ini tertera capaian-capaian pelaksanaan SKPD tahun 2014," katanya.
Setelah dianalisa oleh DPRD melalui pansus LKPj ada beberapa SKPD baik dinas, Badan dan kantor capaian kinerjanya masih kurang memuaskan, bahkan penilaian capaian kinerja itu tidak mencapai 80 mulai dari mengimplementasikan anggaran 2014 hingga tingkat pengawasan.
"Dengan rekomendasi ini akan menjadi tolak ukur bagi Pemkab Kubu Raya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kepada semua SKPD terutama pada SKPD yang serapan anggarannya tidak tercapai," kata Suprapto.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Pansus LKPJ Bupati Kubu Raya tahun 2014, memang ada beberapa kinerja SKPD yang perlu ditingkatkan. Terkait hal tersebut, pada tahun ini kita sudah memaksimalkan kinerja setiap SKPD agar pada LKPJ Bupati tahun 2015 ini, program kerja bupati bisa membaik," kata Hermanus di Sungai Raya, Kamis.
Dia mengatakan, catatan dari dewan ini tentunya menjadi evaluasi bagi Pemkab untuk menjadi bahan perbaikan sehingga ke depan lebih baik lagi.
Rekomendasi yang diberikan DPRD Kubu Raya katanya, akan menjadi catatan bagi pihaknya agar dapat melakukan langkah-langkah perbaikan secara lebih baik ke depannya.
"Ke depannya kami berharap tidak hanya sebatas perencanaan saja baik tapi juga pelaksanaan dan diimbangi dengan pengawasan yang baik dan pelaporan yang baik. Banyak program yang akan kita lakukan melalui berbagai terobosan," kata Hermanus.
Di tempat yang sama, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kubu Raya Agus Sudarmansyah mengatakan, pihaknya menilai selama tahun 2014, daya serap anggaran Pemkab Kubu Raya menurun. Jelas itu implikasi dari kinerja yang kurang maksimal.
"Jadi tak heran jika DPRD memberikan penilaian hanya 79,12 terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah yang telah disampaikan bupati dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya (LKPj) Tahun 2014 yang mencakup 29 urusan wajib dan 8 urusan pilihan," katanya.
Agus menjelaskan, penurunan daya serap anggaran dan capaian penyelenggaraan pemerintah dikarenakan pada tahun 2014 lalu merupakan masa transisi pemerintahan di Kubu Raya.
Pada saat itu kata Agus telah terjadi perubahan struktur dan personil di tubuh pemerintahan. Yakni banyaknya pergantian posisi sejumlah jabatan.
"Hal ini berdampak besar terhadap komunikasi dan koordinasi yang lemah akibatnya sinkronisasi program antar SKPD belum jalan," tuturnya.
Ia mendorong mesti ada penguatan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD sehingga berbagai kegiatan pembangunan bisa berjalan maksimal.
Pansus dalam memberikan penilaian sedikitnya menggunakan lima tolok ukur yakni masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome, manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang diimplementasikan melalui RKPD tahun 2014. Dengan nilai rata-rata 79,12 maka kinerja pemerintahan hanya dikategorikan cukup baik.
Wakil ketua DPRD Kubu Raya Soeprapto mengatakan rekomendasi dari DPRD Kubu Raya ini merupakan catatan yang penting bagi pemerintah daerah Kubu Raya.
"Dari semua penilaian yang dilakukan DPRD melalui pansus LKPj ini tertera capaian-capaian pelaksanaan SKPD tahun 2014," katanya.
Setelah dianalisa oleh DPRD melalui pansus LKPj ada beberapa SKPD baik dinas, Badan dan kantor capaian kinerjanya masih kurang memuaskan, bahkan penilaian capaian kinerja itu tidak mencapai 80 mulai dari mengimplementasikan anggaran 2014 hingga tingkat pengawasan.
"Dengan rekomendasi ini akan menjadi tolak ukur bagi Pemkab Kubu Raya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kepada semua SKPD terutama pada SKPD yang serapan anggarannya tidak tercapai," kata Suprapto.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015