Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya meminta kepada KPU setempat untuk meningkatkan koordinasi dengan Dinas kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil) di tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada untuk mendapatkan angka daftar pemilih tetap yang akurat.
"Validasi data pemilih untuk mengetahui pemilih potensial merupakan salah satu permasalahan yang selalu muncul di setiap penyelenggaraan pilkada, sehingga perlu koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil dalam rangka DPT itu," kata Christiandy di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersikap tegas dengan suatu hal yang akan memberi suasana tidak aman menjelang dan selama proses pilkada serentak di tujuh kabupaten yang ada di provinsi itu.
Cornelis mengungkapkan, saat menjelang pilkada, banyak bermunculan hal provokatif di kalangan masyarakat. Provokasi tersebut bertujuan untuk menggagalkan pilkada karena rentan terjadi surat suara yang sudah tercentang, politik uang, jual-beli suara dan penggelembungan daftar pemilih tetap.
"Untuk itu perlu dipersiapkan secara mantap langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menginventarisasi permasalahan yang kemungkinan harus ditangani pada saat pelaksanaan pilkada serentak," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, terkait masalah keamanan, juga harus diantisipasi, terutama di daerah yang berdekatan. Apabila terjadi ekses pilkada seperti kerusuhan yang bersamaan di banyak daerah, maka hal itu akan mengancam stabilitas nasional.
"Begitu juga KPU kabupaten beserta jajarannya perlu melakukan koordinasi yang kuat dengan Bawaslu dalam mencermati pengawasan pilkada serentak dalam setiap tahapannya, pasalnya proses perhitungan suara dalam pilkada serentak akan banyak menimbulkan kerawanan ataupun kecurangan," katanya.
Cornelis berpesan agar semua pihak terkait yang memiliki andil dalam proses pilkada agar bisa terus mengintensifkan koordinasi agar dapat menemukan berbagai permasalahan dan mencari dengan segera jalan keluarnya pada saat pelaksanaan pilkada.
"Serta memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pilkada sehingga program dan tahapan pilkada serentak di tujuh kabupaten yang ada di Kalbar ini dapat berjalan sesuai rencana dalam situasi yang aman terkendali," kata Cornelis.
(KR-RDO/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Validasi data pemilih untuk mengetahui pemilih potensial merupakan salah satu permasalahan yang selalu muncul di setiap penyelenggaraan pilkada, sehingga perlu koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil dalam rangka DPT itu," kata Christiandy di Pontianak, Sabtu.
Dia mengatakan, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersikap tegas dengan suatu hal yang akan memberi suasana tidak aman menjelang dan selama proses pilkada serentak di tujuh kabupaten yang ada di provinsi itu.
Cornelis mengungkapkan, saat menjelang pilkada, banyak bermunculan hal provokatif di kalangan masyarakat. Provokasi tersebut bertujuan untuk menggagalkan pilkada karena rentan terjadi surat suara yang sudah tercentang, politik uang, jual-beli suara dan penggelembungan daftar pemilih tetap.
"Untuk itu perlu dipersiapkan secara mantap langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menginventarisasi permasalahan yang kemungkinan harus ditangani pada saat pelaksanaan pilkada serentak," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, terkait masalah keamanan, juga harus diantisipasi, terutama di daerah yang berdekatan. Apabila terjadi ekses pilkada seperti kerusuhan yang bersamaan di banyak daerah, maka hal itu akan mengancam stabilitas nasional.
"Begitu juga KPU kabupaten beserta jajarannya perlu melakukan koordinasi yang kuat dengan Bawaslu dalam mencermati pengawasan pilkada serentak dalam setiap tahapannya, pasalnya proses perhitungan suara dalam pilkada serentak akan banyak menimbulkan kerawanan ataupun kecurangan," katanya.
Cornelis berpesan agar semua pihak terkait yang memiliki andil dalam proses pilkada agar bisa terus mengintensifkan koordinasi agar dapat menemukan berbagai permasalahan dan mencari dengan segera jalan keluarnya pada saat pelaksanaan pilkada.
"Serta memberikan dukungan secara maksimal kepada KPU dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pilkada sehingga program dan tahapan pilkada serentak di tujuh kabupaten yang ada di Kalbar ini dapat berjalan sesuai rencana dalam situasi yang aman terkendali," kata Cornelis.
(KR-RDO/S023)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015