Pontianak (Antara Kalbar) - Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Eko Wahyu Laksmono menyatakan, pengelolaan Blok Mahakam yang kaya akan minyak dan gas harus diberikan sepenuhnya pada PT Pertamina (Persero), atau tanpa campur tangan pihak asing.
"Kami memerintahkan seluruh konstituen FSPPB untuk siaga dan waspada menyikapi perkembangan terhadap keputusan pemerintah dengan tetap menjaga kelancaran distribusi energi nasional sambil bersiap untuk melakukan perenungan kreatif sebagai bentuk upaya agar Blok Mahakam kembali ke Indonesia 100 persen," kata Eko Wahyu Laksmono saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengoreksi keputusan sharedown pengelolaan Blok Mahakam yang menjadikan pengelolaan Blok Mahakam tidak 100 persen kepada Pertamina sesuai PP No. 35/2004.
Kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia di permaklumkan bahwa kemungkinan aksi yang dilakukan akan menyebabkan hambatan dalam pendistribusian energi mengingat upaya tersebut merupakan wujud dalam memperjuangkan kepentingan yang lebih besar demi kedaulatan energi bangsa yang bermartabat, katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ESDM pada awalnya sesumbar dan memastikan Blok Mahakam akan diserahkan kembali kepada perusahaan Migas milik negara, Pertamina. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam segera habis pada tahun 2017 dengan Total dan Inpex, katanya.
"Namun janji hanyalah sebuah janji, tidak ada realisasi nyata dari pemerintah. Melalui Siaran Pers dari Kementerian ESDM No. 38/SJI/2015 tanggal 19 Juni 2015 diputuskan bahwa Pertamina hanya mendapatkan jatah 70 persen terkait hak pengelolaan Blok Mahakam, itupun belum dibagi dengan share down dengan Pemprov Kalimantan Timur, sementara Total dan Inpex kembali mendapatkan jatah sebesar 30," ujar Eko.
Menurut dia, pemerintah sudah berjanji untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. "Sehingga timbul pertanyaan besar, kenapa pemerintah tidak menepati janjinya, kenapa Pertamina dikerdilkan di dalam negeri sendiri, dan kenapa Pertamina seakan-akan terus dihalangi untuk menjadi besar," katanya.
Padahal, menurut Eko, jika lihat dari sisi kemampuan Pertamina telah teruji mampu mengelola blok Migas di tanah air, seperti WK Existing Pertamina,? WMO (West Madura Offshore)?ex Kodeko dan ONWJ (Offshore North West Java) ex BP. Bahkan di WK ex Kodeko dan BP yang produksinya meningkat setelah dikelola oleh Pertamina.
Selain itu, tidak ketinggalan Lapangan X-ray bekas BP dan sebelumnya Harco juga mengalami peningkatan produksi setelah dikelola Pertamina. Selain itu, Pertamina juga terbukti mampu mengelola dan meningkatkan produksi di blok existing, seperti yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina EP.
"Sederet kemampuan di atas tentu menjadi bukti nyata kemampuan Pertamina yang sudah jauh lebih baik, serta bisa diandalkan dalam mengelola lapangan-lapangan yang menyimpan cadangan Migas besar," ungkapnya.
Atas kondisi itu, Presiden FSPPB menyatakan Blok Mahakam harus 100 persen untuk negara, dan Pertamina siap dan mampu mengelola Blok Mahakam secara penuh dengan tujuan untuk ketahanan energi menuju kedaulatan negara.
(U.A057/R010)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami memerintahkan seluruh konstituen FSPPB untuk siaga dan waspada menyikapi perkembangan terhadap keputusan pemerintah dengan tetap menjaga kelancaran distribusi energi nasional sambil bersiap untuk melakukan perenungan kreatif sebagai bentuk upaya agar Blok Mahakam kembali ke Indonesia 100 persen," kata Eko Wahyu Laksmono saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo agar segera mengoreksi keputusan sharedown pengelolaan Blok Mahakam yang menjadikan pengelolaan Blok Mahakam tidak 100 persen kepada Pertamina sesuai PP No. 35/2004.
Kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Indonesia di permaklumkan bahwa kemungkinan aksi yang dilakukan akan menyebabkan hambatan dalam pendistribusian energi mengingat upaya tersebut merupakan wujud dalam memperjuangkan kepentingan yang lebih besar demi kedaulatan energi bangsa yang bermartabat, katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ESDM pada awalnya sesumbar dan memastikan Blok Mahakam akan diserahkan kembali kepada perusahaan Migas milik negara, Pertamina. Kontrak pengelolaan Blok Mahakam segera habis pada tahun 2017 dengan Total dan Inpex, katanya.
"Namun janji hanyalah sebuah janji, tidak ada realisasi nyata dari pemerintah. Melalui Siaran Pers dari Kementerian ESDM No. 38/SJI/2015 tanggal 19 Juni 2015 diputuskan bahwa Pertamina hanya mendapatkan jatah 70 persen terkait hak pengelolaan Blok Mahakam, itupun belum dibagi dengan share down dengan Pemprov Kalimantan Timur, sementara Total dan Inpex kembali mendapatkan jatah sebesar 30," ujar Eko.
Menurut dia, pemerintah sudah berjanji untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. "Sehingga timbul pertanyaan besar, kenapa pemerintah tidak menepati janjinya, kenapa Pertamina dikerdilkan di dalam negeri sendiri, dan kenapa Pertamina seakan-akan terus dihalangi untuk menjadi besar," katanya.
Padahal, menurut Eko, jika lihat dari sisi kemampuan Pertamina telah teruji mampu mengelola blok Migas di tanah air, seperti WK Existing Pertamina,? WMO (West Madura Offshore)?ex Kodeko dan ONWJ (Offshore North West Java) ex BP. Bahkan di WK ex Kodeko dan BP yang produksinya meningkat setelah dikelola oleh Pertamina.
Selain itu, tidak ketinggalan Lapangan X-ray bekas BP dan sebelumnya Harco juga mengalami peningkatan produksi setelah dikelola Pertamina. Selain itu, Pertamina juga terbukti mampu mengelola dan meningkatkan produksi di blok existing, seperti yang dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina EP.
"Sederet kemampuan di atas tentu menjadi bukti nyata kemampuan Pertamina yang sudah jauh lebih baik, serta bisa diandalkan dalam mengelola lapangan-lapangan yang menyimpan cadangan Migas besar," ungkapnya.
Atas kondisi itu, Presiden FSPPB menyatakan Blok Mahakam harus 100 persen untuk negara, dan Pertamina siap dan mampu mengelola Blok Mahakam secara penuh dengan tujuan untuk ketahanan energi menuju kedaulatan negara.
(U.A057/R010)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015