Pontianak (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian terkait dan Gubernur Kalbar Cornelis untuk segera melakukan percepatan pembenahan pembangunan Pos Lintas Batas (PLB) yang ada di Entikong, Kalimantan Barat.
"Presiden Jokowi menganggap pembangunan Entikong masih lambat meski sudah dikunjunginya pada Januari lalu. Informasi ini kita dapat setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, siang tadi," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan Pembangunan Border Entikong merupakan tindak lanjut dari Penetapan Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN Terpadu) yang dituangkan dalam tujuh Peraturan Kepala BNPP.
Hal itu dilakukan sebagai langkah terobosan, setelah sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, tentang Percepatan Pembangunan tujuh PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di 7 (tujuh) Kawasan Perbatasan pada 28 April lalu.
"Ada tujuh Pos Lintas Batas yang menjadi prioritas pembangunan yang termasuk pada Masterplan PLBN Terpadu. Masing-masing masterplan PLBN Terpadu yang menjadi prioritas yaitu Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Motaain di Belu, Motamasin di Malaka, Wini di Timor Tengah Utara dan Skouw di Kota Jayapura," tuturnya.
Dengan adanya masterplan, kata Cornelis, maka pembangunan fisik pada PLB tersebut akan dimulai bulan Juli ini oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dengan alokasi dana Rp1 triliun.
Ia berharap Kementerian PU segera merealisasikan pembenahan itu yang anggarannya diajukan secara bertahap atau multiyears selama dua tahun.
"Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus kementerian PU. Jokowi, menginginkan agar daerah Entikong, Kalimantan Barat, menjadi sebuah pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor impor barang, seperti halnya daerah perbatasan di Sarawak, Malaysia," katanya.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan bahwa Presiden Jokowi berharap, dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur di perbatasan terdapat sebuah integrasi maupun kepaduan dari seluruh kementerian. Semua pihak saling berkoordinasi sehingga diharapkan daerah perbatasan dapat digunakan maksimal oleh rakyat dan juga bisa melayani ekspor impor secara legal.
Hadir dalam Ratas ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
(KR-RDO/R010)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Presiden Jokowi menganggap pembangunan Entikong masih lambat meski sudah dikunjunginya pada Januari lalu. Informasi ini kita dapat setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, siang tadi," kata Cornelis di Pontianak, Rabu.
Dia mengatakan Pembangunan Border Entikong merupakan tindak lanjut dari Penetapan Masterplan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBN Terpadu) yang dituangkan dalam tujuh Peraturan Kepala BNPP.
Hal itu dilakukan sebagai langkah terobosan, setelah sebelumnya Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, tentang Percepatan Pembangunan tujuh PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di 7 (tujuh) Kawasan Perbatasan pada 28 April lalu.
"Ada tujuh Pos Lintas Batas yang menjadi prioritas pembangunan yang termasuk pada Masterplan PLBN Terpadu. Masing-masing masterplan PLBN Terpadu yang menjadi prioritas yaitu Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, Motaain di Belu, Motamasin di Malaka, Wini di Timor Tengah Utara dan Skouw di Kota Jayapura," tuturnya.
Dengan adanya masterplan, kata Cornelis, maka pembangunan fisik pada PLB tersebut akan dimulai bulan Juli ini oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dengan alokasi dana Rp1 triliun.
Ia berharap Kementerian PU segera merealisasikan pembenahan itu yang anggarannya diajukan secara bertahap atau multiyears selama dua tahun.
"Dalam rapat tersebut Presiden Jokowi menekankan pada pembangunan infrastruktur menjadi perhatian khusus kementerian PU. Jokowi, menginginkan agar daerah Entikong, Kalimantan Barat, menjadi sebuah pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor impor barang, seperti halnya daerah perbatasan di Sarawak, Malaysia," katanya.
Lebih lanjut Cornelis mengatakan bahwa Presiden Jokowi berharap, dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur di perbatasan terdapat sebuah integrasi maupun kepaduan dari seluruh kementerian. Semua pihak saling berkoordinasi sehingga diharapkan daerah perbatasan dapat digunakan maksimal oleh rakyat dan juga bisa melayani ekspor impor secara legal.
Hadir dalam Ratas ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
(KR-RDO/R010)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015