Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menampik anggapan jika pihaknya dan pemerintah terlambat dalam terjun ke lapangan untuk menangani korban asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Penanggulangan asap oleh institusi pemerintah tidak bisa dinilai secara parsial (terpisah), tapi secara terintegrasi (menyatu)," kata Khofifah di Pekanbaru, Sabtu.
Pernyataan Mensos itu terkait adanya anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak cepat turun dan baru hadir belakangan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan.
Terlebih kabut asap sudah berkurang di tempat yang dikunjunginya, provinsi Riau. Jarak pandang di Pekanbaru sudah mencapai enam kilometer.
"Soal dibilang cepat atau lambat memang ada anggapan masing-masing bermacam dari masyarakat. Kalau belakangan datang dapat disebut lambat, tapi kalau cepat-cepat terjun dianggap memobilisasi (untuk pencitraan)," kata dia.
Mensos mencontohkan Pemerintah sudah terjun ke lokasi bencana kabut asap baik dari Presiden Joko Widodo, Menkes, Menteri LHK, BNPB, Mensos dan unsur kementerian dan lembaga negara lain pada 9 Oktober 2015 ke Riau.
Kunjungan itu merupakan bagian dari penanganan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
Diberitakan, Presiden Jokowi beserta rombongan menempuh jalur darat dari Sumatera Barat ke Riau dalam agenda pemantauan penanganan kabut asap awal bulan Oktober.
Bencana asap di Riau sendiri menyebabkan kerugian bagi aktivitas warga Riau. Seditnya 1,5 juta siswa mengalami keterhambatan kegiatan belajar mengajar, 65 ribu orang terkena gangguan kesehatan, terjadi masalah jadwal penerbangan dan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu.
Secara politik, Indonesia memperoleh protes dari negara tetangga akibat asap kebakaran kiriman dari Tanah Air.
(A061/C. Hamdani)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Penanggulangan asap oleh institusi pemerintah tidak bisa dinilai secara parsial (terpisah), tapi secara terintegrasi (menyatu)," kata Khofifah di Pekanbaru, Sabtu.
Pernyataan Mensos itu terkait adanya anggapan masyarakat bahwa pemerintah tidak cepat turun dan baru hadir belakangan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan.
Terlebih kabut asap sudah berkurang di tempat yang dikunjunginya, provinsi Riau. Jarak pandang di Pekanbaru sudah mencapai enam kilometer.
"Soal dibilang cepat atau lambat memang ada anggapan masing-masing bermacam dari masyarakat. Kalau belakangan datang dapat disebut lambat, tapi kalau cepat-cepat terjun dianggap memobilisasi (untuk pencitraan)," kata dia.
Mensos mencontohkan Pemerintah sudah terjun ke lokasi bencana kabut asap baik dari Presiden Joko Widodo, Menkes, Menteri LHK, BNPB, Mensos dan unsur kementerian dan lembaga negara lain pada 9 Oktober 2015 ke Riau.
Kunjungan itu merupakan bagian dari penanganan bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.
Diberitakan, Presiden Jokowi beserta rombongan menempuh jalur darat dari Sumatera Barat ke Riau dalam agenda pemantauan penanganan kabut asap awal bulan Oktober.
Bencana asap di Riau sendiri menyebabkan kerugian bagi aktivitas warga Riau. Seditnya 1,5 juta siswa mengalami keterhambatan kegiatan belajar mengajar, 65 ribu orang terkena gangguan kesehatan, terjadi masalah jadwal penerbangan dan kegiatan ekonomi masyarakat terganggu.
Secara politik, Indonesia memperoleh protes dari negara tetangga akibat asap kebakaran kiriman dari Tanah Air.
(A061/C. Hamdani)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015