Putussibau (Antara Kalbar) – Penjabat Bupati Kapuas Hulu Marius Marcellus Tj SH MM meragukan surat yang diduga berasal dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang isinya meminta agar segera dilakukan pembatalan mutasi terhadap 65 pejabat struktural setempat.
Menurut Marius Marcellus di Putussibau, Selasa, ia sudah mendapat fotokopi dari surat yang telah beredar luas di masyarakat serta menjadi perbincangan hangat.
Namun setelah membacanya, ia mengaku ragu dengan keaslian surat tersebut. Bahkan beberapa poin terkait pasal yang menjabarkan tentang pelantikan, tidak sinkron.
"Saya rancu, isi surat itu pun lucu. Masak landasan hukumnya (PP Nomor 49 tahun 2015) penyertaan modal terhadap Bulog. Surat ini benar tidak benar, saya tidak tahu," ucap mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar ini.
Ia menegaskan jika keberadaan surat tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat, maka akan melaporkannya ke pihak yang berwajib.
"Tidak akan ada pembiaran. Untuk hal ini media juga tidak boleh memberi pemberitaan yang provokatif. Kita akan lihat, jika menimbulkan keresahan kita lapor. Disisi lain media juga harus mendidik," tegas Marcellus.
Ditambahkannya, pihak kepolisian juga mesti bergerak apabila ada hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Marcellus memastikan, tidak akan melakukan konfirmasi ke KASN terkait surat tersebut karena belum dipastikan kebenarannya.
"Tidak perlu konfimasi kesana, saya maunya surat itu mesti clear. Benar atau tidak, kalau tidak benar ngapain," katanya.
Ia melanjutkan, tidak merasa dirugikan atas keberadaan surat tersebut. "Terkait kebijakan ini hanya saya yang tahu, apa yang saya lakukan bagian dari penyelamatan. Kalau saya mau jahat sudah saya lapor polisi ada tindak pidana korupsi terkait pemberian tunjangan, sebetulnya saya menyelamatkan teman-teman di Baperjakat," pungkasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie menambahkan, jika surat tersebut benar dari KASN, maka prosedur tetap (Protap) adanya konfirmasi terlebih dahulu kepadanya.
"Saya belum baca. Sampai hari ini saya belum dapat konfirmasi. Kalau ada, tentu kita akan gelar,†kata Sekda ketika menghadiri acara Rakor ASN di Pendopo Bupati Kapuas Hulu.
Demikian juga jika pejabat KASN turun melakukan kajian lapangan, maka tetap melibatkan Sekda Provinsi untuk mendampingi. "Ini sudah masuk prosedur tetap. Saya pribadi senang, kalau KASN ada perhatian kepada kita," ungkapnya.
Sekda berjanji akan mengecek kebenaran surat tersebut. "Karena saya belum mendapatkan fisik asli suratnya, nanti akan cek n cross cek," ucapnya.
Menurut Sekda, secara kelembagaan, antara KASN dan Pemprov Kalbar selama ini memiliki hubungan baik.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015