Pontianak (Antara Kalbar) - Bank Indonesia terus menekankan pentingnya sinergi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia untuk mengubah wajah Indonesia dari negara yang berorientasi konsumsi menjadi negara produsen.
"Transformasi perekonomian ini juga diarahkan untuk menjadikan negara kita dari negara importir menjadi negara eksportir, dan dari negara yang berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi," kata Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Syamsi di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, transformasi itu tidak hanya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikari untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yakni "Indonesia yang maju dan sejahtera".
Terkait hal itu, BI menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2015 pada 24 November 2015 di Jakarta, dengan mengangkat tema "Sinergi Untuk Percepatan Transformasi".
"Acara ini merupakan agenda tahunan BI yang merupakan kegiatan tahunan dan biasa dikenal dengan nama Bankers Dinner. Perhelatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur BI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Pemerintah, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pimpinan DPR RI, Gubernur Kepala Daerah, Pimpinan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), seluruh pimpinan perbankan dan korporasi non bank, akademisi, pengamat ekonomi dan perwakilan sejumlah lembaga internasional," tuturnya.
Dari Kalimantan Barat sendiri, hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto.
Dalam sambutannya, Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa di tengah tantangan perekonomian yang dihadapi diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia pada berbagai aspek.
"Transformasi tersebut memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi," katanya.
Dia menjelaskan, peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini.
Sementara itu, lanjutnya, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi untuk mengisi keterbatasan kemampuan pemerintah.
Makna kedua adalah perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
"Gubernur BI juga menyampaikan tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut. Prinsip pertama adalah kebijakan yang berkesinambungan (sustainable). Artinya suatu kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang," katanya.
Prinsip kedua adalah kebijakan yang konsisten. Hal ini berarti kebijakan harus tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, konsisten antar waktu, konsisten antar sektor, konsisten antara pusat dan daerah, serta konsisten antar daerah.
"Kebijakan yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas kebijakan serta memberikan kepastian yang menunjang iklim dunia usaha. Prinsip ketiga adalah sinergi kebijakan, yakni sinergi antara pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh," kata Syamsi.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Transformasi perekonomian ini juga diarahkan untuk menjadikan negara kita dari negara importir menjadi negara eksportir, dan dari negara yang berbasis sumber daya alam menjadi negara pengolah yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi," kata Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Syamsi di Pontianak, Kamis.
Dia menjelaskan, transformasi itu tidak hanya membuat Indonesia menjadi lebih berdaya tahan dan berdaya saing, tetapi juga menjadi lebih berdikari untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yakni "Indonesia yang maju dan sejahtera".
Terkait hal itu, BI menggelar Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2015 pada 24 November 2015 di Jakarta, dengan mengangkat tema "Sinergi Untuk Percepatan Transformasi".
"Acara ini merupakan agenda tahunan BI yang merupakan kegiatan tahunan dan biasa dikenal dengan nama Bankers Dinner. Perhelatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur BI, Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Kerja, Pimpinan Lembaga Pemerintah, Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pimpinan DPR RI, Gubernur Kepala Daerah, Pimpinan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), seluruh pimpinan perbankan dan korporasi non bank, akademisi, pengamat ekonomi dan perwakilan sejumlah lembaga internasional," tuturnya.
Dari Kalimantan Barat sendiri, hadir pula Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Dwi Suslamanto.
Dalam sambutannya, Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo menyampaikan bahwa di tengah tantangan perekonomian yang dihadapi diperlukan upaya pembenahan dan penguatan terhadap struktur ekonomi Indonesia pada berbagai aspek.
"Transformasi tersebut memerlukan sinergi berbagai kebijakan baik moneter, fiskal maupun sektor riil yang ditujukan pada sasaran akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut, strategi kebijakan perlu diarahkan untuk mencapai dua sasaran antara, yakni peningkatan produktivitas dan perluasan partisipasi ekonomi," katanya.
Dia menjelaskan, peningkatan produktivitas menjadi prioritas dan sangat kritikal karena Indonesia akan segera masuk ke gerbang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun ini.
Sementara itu, lanjutnya, perluasan tingkat partisipasi ekonomi memiliki dua makna penting. Pertama, memberikan kesempatan serta merangkul masyarakat luas khususnya sektor swasta termasuk UMKM agar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi untuk mengisi keterbatasan kemampuan pemerintah.
Makna kedua adalah perluasan tingkat partisipasi ekonomi yang berkaitan dengan bagaimana hasil-hasil kebijakan ekonomi dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok negeri, termasuk upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah.
"Gubernur BI juga menyampaikan tiga prinsip kebijakan pengelolaan ekonomi yang sehat sebagai landasan dalam mencapai sasaran tersebut. Prinsip pertama adalah kebijakan yang berkesinambungan (sustainable). Artinya suatu kebijakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tapi juga harus diarahkan untuk horizon waktu lebih panjang," katanya.
Prinsip kedua adalah kebijakan yang konsisten. Hal ini berarti kebijakan harus tetap selaras dengan landasan filosofis yang mendasari dikeluarkannya kebijakan tersebut, konsisten antar waktu, konsisten antar sektor, konsisten antara pusat dan daerah, serta konsisten antar daerah.
"Kebijakan yang konsisten akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas kebijakan serta memberikan kepastian yang menunjang iklim dunia usaha. Prinsip ketiga adalah sinergi kebijakan, yakni sinergi antara pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah termasuk sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif berganda pada kebijakan yang ditempuh," kata Syamsi.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015