Pontianak (Antara Kalbar) - Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kalimantan Barat menganugerahkan lencana Korpri emas kepada 10 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar pada upacara peringatan hari Korpri, Senin.
"Tahun ini kita memberikan lencana Korpri emas kepada 10 pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar karena dinilai mereka berhasil membina pegawainya sehingga menjadi aparatur pemerintah yang baik," kata Sekretaris Korpri Provinsi Kalbar, Syarif Yusniarsyah di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, para penerima lencana tersebut dinilai berdasarkan kedisiplinan, kejujuran, dan berhasil membina pegawainya yang baik.
Adapun sepuluh penerima lencana Korpri emas yakni Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Staf Ahli Pemprov Yusri Zainuddin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ansfridus Andjioe, Kepala Dishubkominfo Anthony Sebastian Runtu, Kepala Disnakertrans M Ridwan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah M Ridwan, Kepala Biro Sosial Mahmudah, Kepala Biro Umum Moses Tabah, Kepala BPKAD Christianus Lumano, dan Direktur Bank Kalbar Samsir.
Dalam kesempatan itu, Yusniarsyah mengatakan jumlah anggota Korpri di seluruh Kalbar sekitar 96 ribu orang. Anggota Korpri di lingkungan Pemprov Kalbar sekitar 6.700 orang. Pembinaan pegawai dilakukan Sekretariat Korpri bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar.
"BKD berkenaan dengan disiplin pegawai. Korpri melakukan pembinaan pegawai bagaimana sebagai PNS yang baik, memiliki jiwa korsa dan pengabdian abdi negara masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, saat ini masih terdapat 12 pejabat eselon yang sebelumnya dicopot dari jabatannya dan dibina di Sekretariat Korpri. Dari jumlah tersebut ada satu orang yang akan dikembalikan ke jabatannya.
"Setiap tahun pasti dilakukan pembinaan. Jika dinilai baik dipromosikan untuk penempatan jabatan," katanya.
Dia menambahkan, sesuai dengan ketetapan Kemenpan dan ARB serta BKN, sekretariat Korpri akan berganti nama menjadi Sekretariat Aparatur Sipil Negara.
"Hal itu juga sesuai dengan UU ASN. Namun, meskipun demikian, tugas dan fungsinya masih sama," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menekankan agar pegawai negeri menjalankan lima amanat Presiden RI.
"Jika lima amanat Presiden RI ini dijalankan, sangat luar biasa," kata Christiandy.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Tahun ini kita memberikan lencana Korpri emas kepada 10 pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar karena dinilai mereka berhasil membina pegawainya sehingga menjadi aparatur pemerintah yang baik," kata Sekretaris Korpri Provinsi Kalbar, Syarif Yusniarsyah di Pontianak, Senin.
Dia menjelaskan, para penerima lencana tersebut dinilai berdasarkan kedisiplinan, kejujuran, dan berhasil membina pegawainya yang baik.
Adapun sepuluh penerima lencana Korpri emas yakni Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya, Staf Ahli Pemprov Yusri Zainuddin, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Ansfridus Andjioe, Kepala Dishubkominfo Anthony Sebastian Runtu, Kepala Disnakertrans M Ridwan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah M Ridwan, Kepala Biro Sosial Mahmudah, Kepala Biro Umum Moses Tabah, Kepala BPKAD Christianus Lumano, dan Direktur Bank Kalbar Samsir.
Dalam kesempatan itu, Yusniarsyah mengatakan jumlah anggota Korpri di seluruh Kalbar sekitar 96 ribu orang. Anggota Korpri di lingkungan Pemprov Kalbar sekitar 6.700 orang. Pembinaan pegawai dilakukan Sekretariat Korpri bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar.
"BKD berkenaan dengan disiplin pegawai. Korpri melakukan pembinaan pegawai bagaimana sebagai PNS yang baik, memiliki jiwa korsa dan pengabdian abdi negara masyarakat," tuturnya.
Menurutnya, saat ini masih terdapat 12 pejabat eselon yang sebelumnya dicopot dari jabatannya dan dibina di Sekretariat Korpri. Dari jumlah tersebut ada satu orang yang akan dikembalikan ke jabatannya.
"Setiap tahun pasti dilakukan pembinaan. Jika dinilai baik dipromosikan untuk penempatan jabatan," katanya.
Dia menambahkan, sesuai dengan ketetapan Kemenpan dan ARB serta BKN, sekretariat Korpri akan berganti nama menjadi Sekretariat Aparatur Sipil Negara.
"Hal itu juga sesuai dengan UU ASN. Namun, meskipun demikian, tugas dan fungsinya masih sama," katanya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menekankan agar pegawai negeri menjalankan lima amanat Presiden RI.
"Jika lima amanat Presiden RI ini dijalankan, sangat luar biasa," kata Christiandy.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015