APBD Melawi 2016 Diperkirakan surplus Rp32 Miliar

Enam fraksi di DPRD Melawi menyatakan menerima rancangan APBD Melawi yang telah disusun bersama antara Tim Anggaran Pemda Melawi serta Badan Anggaran DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin mengungkapkan untuk pembiayaan daerah ditetapkan Rp32 miliar serta penyertaan modal Rp36 miliar.
    

Sejumlah fraksi dalam  Pendapat Akhir juga memberikan catatan dalam persetujuan terhadap APBD. Banyak fraksi yang menyoroti belum selesainya pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) di beberapa SKPD serta evaluasi terhadap kepala dinas yang dianggap tak pernah hadir dalam pembahasan anggaran.
    

Seperti Fraksi Partai Ggolkar melalui juru bicaranya, Taufik yang meminta APBD 2016 yang diproses bersama menghasilkan program yang berkualitas realistis dan tepat sasaran agar pembangunan di Melawi bisa terus dilanjutkan.
    

"Catatan dari fraksi Golkar, SKPD yang belum selesai melakukan pembahasan RKA SKPD untuk terus melakukan pembahasan. Penyusunan jangan melampau KUA PPAS yang disepakati," katanya.
    

Dari Fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya, Pose, juga meminta Ketua Tim Anggaran Pemda bisa menghadirkan kepala SKPD dalam pembahasan RKA SKPD.
    

"Pj Bupati juga kami minta bisa memberikan instruksi tegas kepada kepala SKPD yang mangkir, seperti Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Melawi yang tidak pernah datang dengan alasan yang tidak jelas. Kalau memang tidak serius, lebih baik diganti saja. Sesuai dengan motto Pj Bupati yakni 3T, tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib aparatur," ujarnya.
    

Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan, ketua fraksinya, Malin meminta untuk SKPD yang belum rampung, agar tetap dilanjutkan pembahasannya secara teliti dan seksama sesuai KUA PPAS.  
    

PDI juga, lanjut Malin, meminta Pj bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD, termasuk aparatur daerah yang dianggap tidak bekerja maksimal. "Harapan khusus kepada Pj Bupati, agar Pemkab juga memperhatikan penempatan tenaga honorer, terutama guru dan medis supaya ditempatkan pada daerah daerah yang kekurangan guru dan tenaga medis. Agar tak menumpuk di wilayah kota saja," katanya.
    

Malin juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan pilkada Melawi secara tertib dan lancar. Mari dikawal proses demokrasi dengan menjaga keamanan dan ketertiban dan tidak melakukan hal hal yang tidak terpuji.
    

Pj Bupati, Hatta dalam sambutannya langsung merespon sejumlah catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Terutama terkait dengan evaluasi kepala SKPDyang tidak aktif, dirinya menegaskan siap untuk memberikan sanksi. Tak hanya kepala SKPD yang tak aktif dalam sidang paripurna DPRD, tapi juga dalam rapat-rapat pemerintah.
    

"Evaluasi memang akan saya lakukan usai pelaksanaan Pilkada. Seperti  Kepala Dinas Pertanian, memang sudah akan kita evaluasi, hanya kemarin memang saya berikan kesempatan untuk menyelesaikan kegiatan di tahun 2015," katanya.
    

Hatta juga  mengatakan, terkait dengan pembahasan RKA SKPD yang belum rampung, pihaknya  kini tinggal menunggu revisi anggaran. Hatta juga meminta anggota DPRD dapat membuat usulan pembangunan sesuai dapil masing-masing dan sesuai dengan hasil musrenbang.
    

"Supaya tidak bertimpa dan enak dikontrol pembangunan kedepan. Jangan sampai nanti ini anggaran ini tak diketahui, apakah ini APBD atau Proyek Aspirasi. Saya juga tidak mau APBD sudah jadi baru sibuk nitip. Kalau tidak menyampaikan usulan ke dalam APBD, jangan salahkan pemerintah kalau tak masuk di APBD," lugasnya.
    

Hatta juga menegaskan agar di tahun depan jangan lagi ada pekerjaan proyek mendahului sebelum adanya kontrak. Ia pun mengungkapkan, untuk proyek infrastruktur untuk pembangunan, kantor badan dan kantor bupati sudah dilakukan lelang diawal-awal tahun anggaran.
    

"Soal usulan dari fraksi PDI Perjuangan terkait pemerataan tenaga guru dan kesehatan, informasinya di tahun 2016 semua puskesmas akan ditingkatkan menjadi rawat inap. Jadi tenaga medis kita akan kita opor ke puskesmas. Setiap puskesmas dapat Rp 2 miliar untuk peningkatan puskesmas rawat inap," jelasnya.