Melawi (ANTARA) - Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Barat, Ria Norsan saat memaparkan kebijakan dan strategi dalam percepatan penurunan stunting 2023, meminta Pemerintah Kabupaten Melawi harus serius dalam melakukannya.
“Jadi, untuk menurunkan stunting harus benar-benar serius. Apalagi di Melawi angka stunting nya tinggi yaitu di angka 44,1 persen. Makanya saya ajak semua pihak di sini untuk fokus dalam penanganan nya,” ujar Ria Norsan saat menghadiri workshop percepatan penurunan stunting di Melawi, Selasa.
Norsan yang juga Wakil Gubernur Kalbar mengatakan, sebelum masuk pada intervensi penanganan stunting. Semua pihak yang terlibat dalam penanganan stunting mesti paham pengertian stunting. Norsan juga menjelaskan ciri-ciri anak kemungkinan terpapar stunting yaitu diantaranya berat anak tak sampai 2,5 kilogram. Kemudian panjangnya tidak sampai 48 centimeter.
Ketua TPPS Kalbar itu juga mengingatkan bahwa stunting sangatlah berbahaya. Untuk itu penanganan stunting turut menjadi fokus di nasional. Dimana melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 menunjuk BKKBN sebagai lembaga yang menangani penurunan stunting ini.
"Dari aturan tersebut, kemudian turunlah aturan dimana dijajaran pemerintah provinsi dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Wakil Gubernur sebagai ketuanya. Lalu aturan itu juga diturunkan lagi di kabupaten kota di Kalbar dengan ketuanya para wakil bupati dan wakil wali kota di setiap daerah," terang Norsan.
Norsan mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting lanjutnya, Pemerintah Porvinsi Kalbar sudah melakukan pergerakan. Kata Norsan hasil data SSGI 2021, angka stunting berada di 29 persen dan di 2022 mampu turun di 27,9 persen.
Sementara di Melawi, angka stuntingnya di angka 44,1 persen. Dinkes Melawi dimintanya untuk bekerja keras menangani persoalan ini. Sebab jika tidak ditangani, masalah stunting akan menjadi beban baik bagi negara, pemerintah daerah serta masyarakat.
“Makanya perlu upaya serius untuk menurunkan stunting ini,” timpalnya.
Ia pun minta Pemda Melawi fokus. Norsan minta cari lokus-lokus nya. Kemudian dicari penyebabnya. Setelah semua diketahui, barulah bisa mengambil langkah dalam penanganan stunting ini.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar Pintauli Romangasi Siregar menyebut upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi sebenarnya sudah berjalan baik. Namun yang perlu diperhatikan konvergensi berbagai program penanganan stunting di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program itu harus disinergikan untuk mencapai satu tujuan yakni penurunan stunting.
“Berbagai program penurunan masing-masing instansi di Melawi harus konvergensikan, pada dasarnya program penanganan stunting itu telah pada masing-masing OPD, hanya tinggal disinergikan untuk mencapai tujuan utama penurunan stunting,” jelas Pintauli.
Pinta mengatakan sisi lain yang perlu mendapatkan perhatian yakni kehidupan masyarakat. Terutama terkait pola asuhan yang baik kepada anak dengan pengetahuan yang cukup dari orang tua. Lalu pemberian makanan bergizi terutama dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ketika dilahirkan timbangan anak di bawah 2.500 gram dan tinggi badan di bawah 47 sentimeter maka perlu kewaspadaan. Maka pengetahuan yang cukup sangat diperlukan oleh para orang tua untuk menangani hal tersebut. Sehingga dibutuhkan tindaklanjuti dan yang serius perhatian dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Keberadaan Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada masing-masing kecamatan dibantu bidan desa maka kita yakin akan bisa mengubah pola pikir dan kehidupan setiap pasangan usia subuh untuk mengasuh balita,” tutur Pinta.
