Putussibau (Antara Kalbar) - Masyarakat di pesisir danau mengeluhkan adanya larangan penangkapan ikan menggunakan Bubu Waren. Hal tersebut diungkapkan Chandra, ketua Kelompok Nelayan, Desa Mawan Kecamatan Selimbau, Minggu kemarin.
"Tentu ini menyulitkan mata pencaharian masyarakat, khususnya daerah perairan dan danau yang 80-90 persen masyarakatnya sebagai pencari ikan atau nelayan," kata Chandra.
Ia meminta supaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencari alternatif pola dan alat tangkap lain agar mata pencaharian pokok masyarakat sebagai nelayan tetap jalan, sehingga kebutuhan terhadap ikan tidak putus.
"Memang kita tahu sudah ada Perda-nya untuk larangan menangkap ikan menggunakan Bubu Waren atau yang dikenal dengan empang waren," ujar Chandra.
Bahkan Chandra mengaku, masyarakat sudah mendapat edaran yang melarang nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan bubu waren itu dengan pemasangan plang di sepanjang perairan umum dan danau.
"Kami juga tahu dampak dari penangkapan dengan menggunakan bubu waren tersebut, seperti ikan kecil sampai yang besar tertangkap semua, apabila air surut maka ikan banyak mati karena terkena panas, akhirnya ikan banyak yang tidak digunakan semua karena sudah busuk, sehingga perkembangbiakannya pun lamban," tuturnya.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kapuas Hulu, Ade M.Zulkifli, alternatif penangkapan ikan selain bubu waren tersebut harus ada, sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencahariannya.
Disisi lain lanjut Ade, potensi ikan air tawar Kapuas Hulu memang harus dijaga populasinya, agar tidak punah. "Karena ikan merupakan konsumsi utama masyarakat Kapuas Hulu," terangnya.
Untuk itu, Legislator Partai Golkar ini memandang perlu peninjauan ulang terhadap Perda tersebut. "Apabila masih ada yg kurang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga harus direvisi terhadap larangan tersebut," tegasnya.
Ade juga menyarankan agar pemerintah mendukung dalam pendanaan kepada para pihak terkait, untuk keperluan pengawasan di lapangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Tentu ini menyulitkan mata pencaharian masyarakat, khususnya daerah perairan dan danau yang 80-90 persen masyarakatnya sebagai pencari ikan atau nelayan," kata Chandra.
Ia meminta supaya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencari alternatif pola dan alat tangkap lain agar mata pencaharian pokok masyarakat sebagai nelayan tetap jalan, sehingga kebutuhan terhadap ikan tidak putus.
"Memang kita tahu sudah ada Perda-nya untuk larangan menangkap ikan menggunakan Bubu Waren atau yang dikenal dengan empang waren," ujar Chandra.
Bahkan Chandra mengaku, masyarakat sudah mendapat edaran yang melarang nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan bubu waren itu dengan pemasangan plang di sepanjang perairan umum dan danau.
"Kami juga tahu dampak dari penangkapan dengan menggunakan bubu waren tersebut, seperti ikan kecil sampai yang besar tertangkap semua, apabila air surut maka ikan banyak mati karena terkena panas, akhirnya ikan banyak yang tidak digunakan semua karena sudah busuk, sehingga perkembangbiakannya pun lamban," tuturnya.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kapuas Hulu, Ade M.Zulkifli, alternatif penangkapan ikan selain bubu waren tersebut harus ada, sehingga masyarakat tidak kehilangan mata pencahariannya.
Disisi lain lanjut Ade, potensi ikan air tawar Kapuas Hulu memang harus dijaga populasinya, agar tidak punah. "Karena ikan merupakan konsumsi utama masyarakat Kapuas Hulu," terangnya.
Untuk itu, Legislator Partai Golkar ini memandang perlu peninjauan ulang terhadap Perda tersebut. "Apabila masih ada yg kurang sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga harus direvisi terhadap larangan tersebut," tegasnya.
Ade juga menyarankan agar pemerintah mendukung dalam pendanaan kepada para pihak terkait, untuk keperluan pengawasan di lapangan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015