Wapres: Publikasi Evaluasi Kementerian Bukti Transparansi Pemerintah

Jakarta (Antara Kalbar) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian merupakan salah satu upaya transparansi oleh Pemerintah.

"Ini untuk menunjukkan bahwa Pemerintah itu transparan. Nanti kalau (Pemerintah) tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang (sudah) transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?" katanya.

Pengumuman hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah dilakukan pada pertengahan Desember 2015 di Istana Wapres, Jakarta Pusat.

"Ini menjadi cara untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro," kata Wapres Jusuf Kalla.

Wapres mengatakan penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A.

        Berikut peringkat kementerian dan lembaga yang diumumkan KemenPANRB:

1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)

4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)

5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)

8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)

9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)

10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)

   Sementara kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni:

1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)

2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)

3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)

4. Ombudsman Republik Indonesia (54,51/CC)

5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC) 

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga (53,54/CC)

8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)

9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC) 

10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)

(F013/I. Sulistyo)