Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo menolak rencana pemerintah membuka peluang bagi penanaman modal asing di sektor hulu industri karet.
"Karena sektor hulu di industri karet sudah kelebihan kapasitas, sudah jenuh," kata Suharto di Pontianak, Rabu.
Berdasarkan data Gapkindo, jumlah pabrik pengolahan karet terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2015. Kapasitas terpasang dari pabrik-pabrik tersebut mencapai 5,12 juta ton per tahun.
Sementara bahan baku yang tersedia hanya 3,1 juta ton. "Artinya, untuk industri hulu karet, terjadi kelebihan kapasitas, dan kekurangan bahan baku," ujar dia.
Sedangkan karet yang diekspor hanya di kisaran 28 persen dan cenderung stagnan.
Untuk itu, ia sepakat kalau di industri karet yang diperbanyak adalah sektor hilir. Misalnya untuk produk yang digunakan sehari-hari.
Sedangkan Perpres No 39 Tahun 2014 memungkinkan investasi di karet terbuka dengan syarat bahan baku mencukupi.
"Jadi kalau Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin membuka PMA untuk industri hulu karet, tidak tepat," kata dia.
Hal itu juga tidak sejalan dengan rencana Menko Perekonomian yang ingin meningkatkan pemakaian karet alam di dalam negeri dengan menambah investasi di sektor hilir.
"Terlebih lagi, industri hulu karet hanya membersihkan, mencuci dan mengeringkan karet alam, pemain lokal sudah mampu menyiapkannya," ujar Suharto.
Kabid Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Elfiharty sepakat kalau keran investasi asing untuk industri hulu karet tidak dibuka.
"Kalau mendatangkan investor untuk crumb rubber, mubazir. Lebih baik untuk industri hilir," katanya.
Di Kalbar, ada 15 pabrik karet dengan kapasitas 579800 ton per tahun. Namun bahan baku yang tersedia sekitar 240 ribu ton.
(T011/S027)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Karena sektor hulu di industri karet sudah kelebihan kapasitas, sudah jenuh," kata Suharto di Pontianak, Rabu.
Berdasarkan data Gapkindo, jumlah pabrik pengolahan karet terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2015. Kapasitas terpasang dari pabrik-pabrik tersebut mencapai 5,12 juta ton per tahun.
Sementara bahan baku yang tersedia hanya 3,1 juta ton. "Artinya, untuk industri hulu karet, terjadi kelebihan kapasitas, dan kekurangan bahan baku," ujar dia.
Sedangkan karet yang diekspor hanya di kisaran 28 persen dan cenderung stagnan.
Untuk itu, ia sepakat kalau di industri karet yang diperbanyak adalah sektor hilir. Misalnya untuk produk yang digunakan sehari-hari.
Sedangkan Perpres No 39 Tahun 2014 memungkinkan investasi di karet terbuka dengan syarat bahan baku mencukupi.
"Jadi kalau Badan Koordinasi Penanaman Modal ingin membuka PMA untuk industri hulu karet, tidak tepat," kata dia.
Hal itu juga tidak sejalan dengan rencana Menko Perekonomian yang ingin meningkatkan pemakaian karet alam di dalam negeri dengan menambah investasi di sektor hilir.
"Terlebih lagi, industri hulu karet hanya membersihkan, mencuci dan mengeringkan karet alam, pemain lokal sudah mampu menyiapkannya," ujar Suharto.
Kabid Pengolahan, Pemasaran dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Elfiharty sepakat kalau keran investasi asing untuk industri hulu karet tidak dibuka.
"Kalau mendatangkan investor untuk crumb rubber, mubazir. Lebih baik untuk industri hilir," katanya.
Di Kalbar, ada 15 pabrik karet dengan kapasitas 579800 ton per tahun. Namun bahan baku yang tersedia sekitar 240 ribu ton.
(T011/S027)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016